BANDA ACEH – Harapan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan gratis yang cepat dan mudah nampaknya masih terganjal oleh birokrasi data kemiskinan yang kaku. Hal ini dirasakan langsung oleh Darwina, seorang ibu rumah tangga asal Darussalam, Aceh Besar, yang mengeluhkan lambatnya proses verifikasi status desil ekonomi untuk keperluan pengobatan anaknya.
Wina, sapaan akrabnya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perubahan status ekonomi keluarganya dalam sistem jaminan kesehatan tidak bisa langsung berlaku. Akibat tercatat dalam kategori Desil 8+ (kelompok masyarakat mampu), ia diwajibkan membayar biaya pengobatan secara mandiri, meskipun kondisi ekonominya saat ini tergolong sulit.
Proses Administrasi yang Melelahkan
Keluhan ini bermula saat anak Darwina mengalami cedera serius pada pergelangan tangan. Meski penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUDZA sempat digratiskan karena kondisi darurat, hambatan muncul saat pasien harus menjalani rawat jalan dan kontrol lanjutan.
Darwina mengaku telah mengikuti seluruh prosedur administrasi yang diminta, mulai dari tingkat desa hingga rujukan medis. Namun, upaya tersebut seolah membentur tembok tebal aturan sistem.
“Saya sudah ke desa untuk mengubah data desil, lalu ke Puskesmas Darussalam mengambil rujukan dan mengantre lama di sana. Namun, ujung-ujungnya tetap harus berbayar karena rujukan tidak bisa keluar. Saya juga sudah ke kantor BPJS di Lamteumen, tapi di sana diminta mengaktifkan layanan berbayar karena status saya masih Desil 8+,” ungkapnya dengan nada kecewa, Rabu (13/5/2026).
Menunggu Tiga Bulan di Tengah Kebutuhan Mendesak
Kekecewaan Darwina memuncak saat mengetahui bahwa data desil yang telah diperbaiki di tingkat desa tidak bisa langsung aktif. Petugas menginformasikan bahwa verifikasi perubahan status ekonomi tersebut baru akan efektif dalam sistem dalam waktu sekitar tiga bulan mendatang.
Rentang waktu tersebut dianggap sangat tidak manusiawi bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera. Pasien terpaksa menjalani pengobatan secara berbayar di tengah keterbatasan biaya demi memastikan proses pemulihan cedera tangan sang anak tidak terhenti.
“Desil sudah diubah, tapi verifikasi baru aktif tiga bulan lagi. Sementara kami butuh berobat sekarang. Anak saya sudah kelelahan harus pindah-pindah tempat hanya untuk mengurus kertas administrasi, padahal fisiknya sedang butuh penanganan,” tambahnya.
Urgensi Sinkronisasi Data Real-Time
Kasus yang menimpa keluarga dari Aceh Besar ini mencerminkan adanya gap besar dalam sinkronisasi data kemiskinan (DTKS) dengan layanan kesehatan operasional. Kendala administratif seperti jeda waktu pembaruan data seringkali menjadi penghalang bagi warga yang mengalami pergeseran ekonomi secara mendadak.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menghadirkan solusi berupa diskresi atau percepatan verifikasi data untuk kasus-kasus kesehatan mendesak. Tanpa adanya sistem yang responsif, kelompok masyarakat rentan akan terus terjebak dalam dilema antara mengurus administrasi yang rumit atau membiayai pengobatan dengan utang.
Saat ini, Darwina hanya bisa pasrah sembari berharap ada keajaiban birokrasi agar anaknya bisa segera mendapatkan layanan kesehatan gratis tanpa harus menunggu pergantian kuartal data.
