SEANTERONEWS.com – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi perhatian serius bagi legislatif guna memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah asal Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, memberikan sejumlah catatan kritis yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah dalam menghadapi musim haji tahun ini.
Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah standarisasi pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan serta manajemen akomodasi selama jemaah berada di Arab Saudi.
Maman Imanulhaq menekankan bahwa proses skrining kesehatan bagi calon jemaah harus dilakukan dengan lebih ketat dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kendala medis saat jemaah sudah berada di Tanah Suci.
Legislator dari fraksi PKB tersebut mengingatkan agar jangan sampai ada jemaah yang sudah tiba di Arab Saudi, namun kemudian dinyatakan tidak layak secara kesehatan.
Pencegahan Pemulangan: Pemerintah diminta memastikan tidak ada lagi jemaah yang dipulangkan paksa karena gagal memenuhi syarat istitaah (kemampuan) fisik.
Akurasi Data: Validitas hasil pemeriksaan kesehatan di tanah air menjadi kunci utama agar tidak ada jemaah yang tertahan di embarkasi maupun saat tiba di Jeddah atau Madinah.
“Jangan sampai ada jemaah sudah kadung sampai ke tanah suci, tapi ternyata kesehatannya dianggap tidak layak,” tegas Maman kepada awak media pada Selasa (12/5/2026).
Selain faktor kesehatan, persoalan akomodasi juga menjadi temuan penting. Maman mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima laporan mengenai kondisi hotel di Madinah yang mengalami overkapasitas. Dilaporkan terdapat sejumlah kamar yang diisi oleh jemaah dalam jumlah yang melebihi kapasitas standar seharusnya.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Komisi VIII langsung melakukan langkah koordinasi cepat.
Koordinasi Daker: Komisi VIII segera menghubungi Daerah Kerja (Daker) di Madinah untuk memverifikasi temuan tersebut.
Desakan ke Syarikah: Pihak penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi diminta untuk segera melakukan penyesuaian.
Status Perbaikan: Berdasarkan informasi terbaru, Maman menyatakan bahwa permasalahan kamar hotel tersebut saat ini telah diperbaiki.
Pemerintah diharapkan terus melakukan pengawasan melekat terhadap mitra penyedia akomodasi di Arab Saudi agar standar pelayanan minimal tetap terjaga demi kekhusyukan ibadah jemaah haji Indonesia 2026.[]
