SEANTERONEWS.com – Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, secara tegas menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan lampu hijau bagi parlemen untuk memproses mekanisme pemakzulan terkait skandal pencurian uang tunai di peternakan pribadinya.
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan melalui televisi nasional, Ramaphosa menepis segala tekanan politik yang menuntut dirinya segera lengser dari kursi kepemimpinan.
“Meskipun ada seruan di beberapa kalangan agar saya mengundurkan diri, tidak ada satu pun dalam putusan Mahkamah Konstitusional yang memaksa saya untuk mengundurkan diri dari jabatan saya,” tegas Ramaphosa sebagaimana dikutip dari Anadolu News, Selasa (12/5/2026).
Krisis politik yang menghimpit Ramaphosa bermula dari insiden pencurian uang tunai senilai 580 ribu dolar AS pada tahun 2020 di peternakan miliknya, Phala Phala. Skandal ini menjadi sorotan dunia karena tumpukan uang tersebut ditemukan tersembunyi di dalam sebuah sofa.
Kritik tajam mulai mengalir deras setelah terungkap bahwa insiden pencurian besar tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini memicu kecurigaan publik terkait adanya praktik pencucian uang serta pertanyaan besar mengenai sumber dana yang tidak dilaporkan tersebut.
Pada tahun 2022, panel independen yang dibentuk oleh Majelis Nasional menyimpulkan adanya indikasi kuat keterlibatan Ramaphosa dalam pelanggaran serius. Meski demikian, sang Presiden bersikeras membantah tuduhan itu dengan berdalih bahwa dana tersebut merupakan hasil transaksi legal dari penjualan satwa liar.
Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan krusial yang menyatakan:
Tindakan parlemen sebelumnya yang menggagalkan laporan panel independen dianggap inkonstitusional.
Rekomendasi panel harus diteruskan ke komite pemakzulan parlemen.
Proses pemakzulan akan terus berjalan kecuali laporan panel tersebut dibatalkan melalui peninjauan ulang.
Di tengah tekanan hukum yang kian intens, Ramaphosa memilih untuk menempuh jalur pengadilan sebagai strategi pertahanan terakhir. Ia secara resmi mengajukan peninjauan ulang terhadap laporan panel independen. Langkah hukum ini diambil dengan harapan dapat menghentikan proses pemakzulan sebelum bergulir lebih jauh di tingkat parlemen.
Situasi ini menandai salah satu tantangan politik paling berat bagi Ramaphosa sejak menjabat, di mana kredibilitas pemerintahannya kini dipertaruhkan di meja hijau dan ruang sidang parlemen.[]
