Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyoroti tantangan komunikasi sebagai hambatan utama dalam program imunisasi nasional. Dalam momentum peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa edukasi publik menjadi pilar krusial untuk menekan angka anak dengan status zero dose.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamenkes Dante dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kemenkes di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Ia menekankan bahwa transformasi sistem kesehatan saat ini membutuhkan orkestrasi komunikasi yang terstruktur dan masif.
“Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin, kehalalan, hingga narasi menyesatkan. Transformasi sistem kesehatan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Wamenkes Dante.
Tantangan Disrupsi Informasi
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebutkan bahwa disrupsi informasi menjadi faktor utama keengganan orang tua memberikan imunisasi. Hal ini berdampak langsung pada cakupan imunisasi bayi dan anak sekolah yang belum merata.
Data Kemenkes menunjukkan kondisi yang cukup menantang. Hingga 2025, angka anak dengan status zero dose (belum menerima imunisasi dasar) DPT-HB-Hib mencapai 991.022 anak, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi serta paparan berita bohong yang menyebar lebih cepat daripada fakta medis.
Humas sebagai “Ikan Sapu-Sapu” Hoaks
Untuk menjawab tantangan tersebut, Forum Bakohumas Kemenkes tahun ini mengangkat tema “Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya”. Aji Muhawarman mengibaratkan peran praktisi humas pemerintah layaknya “ikan sapu-sapu” di ekosistem digital.
“Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menjadi garda terdepan menangkal hoaks. Mereka harus mampu membersihkan disinformasi kesehatan di masyarakat dan mengamplifikasi pesan positif secara masif,” ungkap Aji.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Maroli J. Indarto, menambahkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemampuan menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis. Dengan dukungan lebih dari 10.330 Pranata Humas di seluruh Indonesia, Kemenkes optimistis dapat melakukan counter-narasi yang efektif.
Sinergi untuk Perlindungan Anak
Upaya memperkuat program imunisasi ini juga melibatkan diskusi panel lintas sektor, yang menghadirkan Direktur Imunisasi dr. Indri Yogaswari, pakar Big Data Ismail Fahmi, serta influencer kesehatan dr. Mohamad Hildan.
Strategi utama yang kini didorong adalah prebunking, yakni upaya proaktif mengedukasi masyarakat agar mampu mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks sejak dini sebelum hoaks tersebut menyebar luas.
Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi kembali meningkat. Pada akhirnya, langkah ini bertujuan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak kesehatan yang merata dan terlindungi dari ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.[]
