SEANTERONEWS.com — Nasib tenaga honorer non database BKN di Kabupaten Aceh Barat hingga kini masih terkatung-katung. Sejumlah honorer mengaku telah mengabdi belasan tahun, namun belum juga mendapat kejelasan status kepegawaian.
Para honorer tersebut tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi perkantoran.
Sebagian dari mereka bahkan telah bekerja lebih dari satu dekade, dengan masa pengabdian terlama mencapai 13 tahun tanpa kepastian diangkat sebagai ASN atau PPPK.
Mereka mengaku terus menjalankan tugas seperti pegawai tetap, namun hak dan kesejahteraan yang diterima jauh dari kata layak.
Kebijakan pendataan honorer melalui database BKN menjadi kendala utama, karena banyak honorer lama tidak tercatat dalam sistem tersebut.
Akibatnya, honorer non database BKN tidak dapat mengikuti seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. inace.id
Sejumlah honorer mengaku kecewa karena merasa terabaikan, meski telah lama mengabdi dan menjadi tulang punggung operasional instansi.
Mereka berharap pemerintah daerah memperjuangkan nasib honorer non database agar tidak kehilangan pekerjaan setelah kebijakan penataan ASN diberlakukan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi bagi honorer non database BKN.
Pemkab mengklaim tengah mendata ulang jumlah honorer non database untuk mencari skema penyelesaian yang tidak merugikan para tenaga pengabdi lama.
Para honorer berharap ada kebijakan khusus dan keberpihakan nyata agar pengabdian puluhan tahun tidak berakhir tanpa kepastian dan keadilan.[]
