SEANTERONEWS.com — Seorang mantan pendukung Presiden Joko Widodo menyampaikan peringatan keras tentang apa yang ia sebut sebagai “bahaya laten Republik Fufufafa” menjelang tahun politik 2029. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi demokrasi yang dinilai berpotensi melemah karena praktik politik elitis dan tidak transparan.
Dalam pernyataannya, ia menilai sebagian elite politik mulai mendorong budaya politik yang pragmatis. Publik, menurutnya, diarahkan untuk menerima keputusan politik tanpa ruang kritik yang memadai.
Istilah “Republik Fufufafa” disebut sebagai simbol dari negara yang berjalan hanya berdasarkan kepentingan kelompok kecil. Ia menegaskan, jika dibiarkan, situasi itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Tokoh tersebut mengaku pernah mendukung Jokowi karena harapan pada perubahan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun ia menilai, belakangan muncul gejala penyempitan ruang partisipasi publik yang perlu diwaspadai.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terbawa arus kampanye politik yang hanya menawarkan citra, bukan gagasan. Menurutnya, 2029 harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas penguasa.
Sejumlah pengamat politik menilai pernyataan itu sebagai bentuk kritik yang wajar dalam demokrasi. Mereka mengingatkan, kepekaan publik terhadap isu kebebasan sipil harus tetap dijaga.
Di sisi lain, sebagian pihak menilai istilah yang digunakan terlalu hiperbolik. Namun, mereka tetap sepakat bahwa diskusi soal kualitas demokrasi perlu terus dibuka.
Organisasi masyarakat sipil menilai kritik politik semacam ini tidak boleh dibungkam. Transparansi kebijakan dan kejelasan arah pembangunan disebut menjadi kunci menepis kecurigaan publik.
Diskursus mengenai “Republik Fufufafa” pun ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet menafsirkan istilah tersebut sebagai sindiran terhadap praktik politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Beberapa kalangan akademisi mendorong agar kritik tersebut dijawab dengan argumentasi terbuka, bukan reaksi emosional. Demokrasi, kata mereka, justru tumbuh ketika perbedaan pendapat dihormati. suara.co
Menjelang kontestasi politik ke depan, masyarakat diimbau lebih kritis dalam menyikapi janji-janji politik. Kekuatan suara rakyat diyakini tetap menjadi penentu arah masa depan bangsa.[]
