SEANTERONEWS.com — Media Wahyudi Askar dikenal sebagai akademisi dan analis kebijakan publik yang belakangan menjadi sorotan setelah mengkritik tajam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat sekolah libur. Kritiknya mengundang perhatian publik terhadap tata kelola program tersebut.
Media Wahyudi Askar merupakan Direktur Kebijakan Publik di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan dosen di Universitas Gadjah Mada, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kebijakan publik dan manajemen pembangunan.
Dalam kritiknya, Askar mempertanyakan efektivitas dan tujuan pelaksanaan MBG saat libur sekolah. Ia menilai bahwa pelaksanaan program itu menimbulkan beban bagi keluarga dan tenaga pendidik di sejumlah daerah, karena meski sekolah libur, distribusi makanan tetap dilakukan.
Menurut Askar, pelaksanaan MBG secara kontinyu tanpa mempertimbangkan konteks libur sekolah juga berpotensi meningkatkan biaya operasional yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut hal ini sebagai masalah tata kelola yang serius di tengah penggunaan anggaran publik.
Ia menyarankan agar Badan Gizi Nasional lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan meneruskan program MBG saat libur, serta mempertimbangkan mekanisme distribusi yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Askar menekankan bahwa MBG bukanlah program yang hanya bersifat konsumtif, melainkan menggunakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Selain perannya sebagai analis kebijakan, Askar aktif muncul di berbagai forum diskusi dan media sebagai komentator yang memberikan pemikiran kritis tentang kebijakan publik, termasuk isu ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai akademisi, ia juga telah menulis dan terlibat dalam berbagai penelitian yang membahas isu-isu seperti keadilan fiskal, inklusi keuangan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Media Askar
Respons berbagai kalangan atas kritik Askar beragam, sebagian masyarakat menyambutnya sebagai pemikiran yang memperkaya diskusi publik, sementara yang lain melihatnya sebagai sorotan tajam yang menantang praktik kebijakan yang mapan.
Isu ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana kebijakan sosial publik seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan konteks nyata di masyarakat, sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimum dengan dampak minimal.
Kritik terhadap pelaksanaan program nasional seperti MBG menjadi bagian dari dinamika demokrasi, di mana suara akademisi dan pengamat menjadi salah satu elemen penting bagi evaluasi kebijakan berbasis bukti.[]
