Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan data mengejutkan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 441 kasus keracunan pangan yang tercatat secara nasional sepanjang tahun ini, sekitar 48 persen di antaranya berasal dari program MBG.
Dadan menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat lebih dari 13 ribu penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan, dan ratusan di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan.
Program MBG diketahui telah memproduksi lebih dari 1,8 miliar porsi makanan sejak pertama kali dijalankan. Namun, di tengah skala besar tersebut, muncul kekhawatiran terkait standar keamanan pangan dan pengawasan di lapangan yang dinilai masih lemah.
DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan dapur penyedia makanan. Dari sekitar 8.000 dapur penyelenggara program MBG di seluruh Indonesia, hanya 34 dapur yang telah memenuhi standar higienitas dan mendapatkan sertifikasi laik produksi. Kondisi ini dinilai menjadi faktor utama yang berpotensi menyebabkan keracunan massal.
Sejumlah lembaga pemantau kebijakan publik juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. Menurut mereka, tingginya angka keracunan menunjukkan adanya masalah sistemik yang harus segera diselesaikan — mulai dari rantai distribusi, kebersihan dapur, hingga kontrol kualitas bahan pangan.
Menanggapi hal tersebut, BGN menyatakan akan memperketat pengawasan dan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Upaya peningkatan pelatihan tenaga penyaji serta standarisasi penyimpanan bahan makanan juga tengah disiapkan untuk menekan risiko serupa di masa mendatang.
Meski demikian, publik menilai langkah-langkah tersebut masih belum cukup cepat dan transparan. Program MBG, yang awalnya ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat, kini justru menghadapi tantangan besar dalam hal keselamatan pangan dan manajemen distribusi.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sistemik, memperkuat pengawasan lintas lembaga, dan memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak konsumsi.[]
