SEANTERONEWS.com — Komjen (Purn) Dharma Pongrekun mengkritik wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai sesuatu yang hanya sekadar pernyataan publik tanpa perubahan substansial. Ia menilai upaya reformasi Polri yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan dapat kehilangan arah bila pergantian figur tidak diikuti oleh perombakan sistem dan budaya kerja.
Dharma Pongrekun menyampaikan bahwa Kapolri yang baru harus menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang seimbang. Pergantian pejabat tinggi Polri, menurutnya, tidak akan berarti jika masalah struktural seperti pungutan liar, korupsi internal, dan diskriminasi dalam penegakan hukum tidak ditangani secara tuntas.
Ia menekankan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada reformasi Polri agar lembaga ini dapat lebih profesional dan bebas dari intervensi politik serta kultur lama yang kontraproduktif. Tanpa langkah konkret seperti audit independen, pengawasan ketat, serta pemberdayaan internal anggota Polri yang jujur sekaligus penghukuman bagi pelanggaran, pergantian Kapolri hanya akan menjadi simbol kosong.
Menurut Dharma pula, suatu perubahan signifikan memerlukan sikap baru dari segenap unsur pimpinan Polri hingga ke tingkat bawah. Ini mencakup peningkatan kapasitas dalam manajemen internal, transparansi keuangan, sistem rekrutmen yang bersih, serta peningkatan kesejahteraan anggota Polri agar motif pelayanan publik lebih kuat dibandingkan motif pribadi atau kekuasaan.
Kritik ini muncul di tengah diskusi publik dan tuntutan masyarakat yang semakin vokal agar institusi Polri menjadi lembaga keadilan yang lebih dipercaya. Isu tentang reformasi internal telah lama muncul, mulai dari pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan demonstrasi, hingga kurangnya akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif.
Dharma Pongrekun menyerukan agar pemerintah, DPR, dan Kementerian yang bertanggung jawab ikut melakukan pengawasan sutel terhadap proses pergantian Kapolri. Bukan hanya pergantian nama di pucuk, tetapi juga perubahaan aturan main dan budaya lembaga agar Kapolri terpilih benar-benar mampu menjawab tuntutan publik.
Dengan kritikan ini, perdebatan mengenai siapa Kapolri berikutnya menjadi sorotan, tapi jauh lebih penting adalah proses yang menuntut perubahan mendasar dalam tubuh Polri. Masyarakat menginginkan yang bukan hanya wajah baru, tapi juga perubahan sikap, kinerja, dan integritas yang bisa dirasakan secara nyata oleh publik.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.