SEANTERONEWS.com — Presiden Transisi Suriah, Ahmad al-Sharaa, menegaskan bahwa kesepakatan keamanan dengan Israel bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah Suriah. Ia menyampaikan bahwa pembicaraan intensif yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dalam waktu dekat, terutama menyangkut penghentian pelanggaran ruang udara dan keamanan di wilayah perbatasan.
Menurut al-Sharaa, kesepakatan ini diarahkan untuk menciptakan stabilitas di kawasan selatan Suriah yang selama ini kerap menjadi titik panas konflik. Ia menekankan bahwa Suriah tidak mencari kompromi politik atau normalisasi penuh dengan Israel, melainkan mengutamakan mekanisme de-eskalasi yang mampu melindungi rakyat dan wilayah negara. Dengan demikian, kesepakatan keamanan ini diposisikan sebagai langkah strategis, bukan bentuk penyerahan kedaulatan.
Dalam rancangan awal, Suriah menuntut penarikan pasukan Israel dari pos-pos pendudukan di sekitar perbatasan, sekaligus menegaskan bahwa kesepakatan apa pun harus disertai mekanisme pengawasan internasional. Keberadaan pihak ketiga, khususnya badan dunia yang kredibel, dipandang penting agar setiap pelanggaran bisa diawasi dan dicatat secara resmi. Dengan cara ini, Suriah berharap kesepakatan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan jaminan keamanan yang nyata.
Al-Sharaa juga menyinggung bahwa pembahasan dengan Israel akan berfokus pada aspek keamanan dan penghormatan terhadap perjanjian-perjanjian sebelumnya, termasuk zona demiliterisasi yang sudah disepakati pada era lalu. Ia menolak anggapan bahwa kesepakatan ini akan mengarah pada perjanjian damai seperti yang dilakukan sejumlah negara lain. Baginya, tujuan utama adalah melindungi wilayah Suriah dari agresi dan memastikan bahwa generasi mendatang tidak hidup dalam ketakutan akan konflik militer berulang.
Meskipun negosiasi menghadapi tantangan, pemerintah Suriah yakin bahwa kesepakatan keamanan akan memberikan keuntungan jangka panjang, baik dari sisi stabilitas domestik maupun posisi politik Suriah di kancah internasional. Negara ini ingin memperlihatkan bahwa mereka mampu bernegosiasi secara realistis tanpa kehilangan prinsip dasar perjuangan mempertahankan hak rakyatnya.
Selain aspek militer, kesepakatan ini juga diharapkan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi. Dengan berkurangnya ancaman konflik, masyarakat Suriah bisa kembali membangun kehidupan yang normal, sekolah dapat beroperasi dengan aman, dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan tanpa gangguan serangan udara. Al-Sharaa menekankan bahwa keamanan adalah fondasi untuk membangun kembali negara setelah bertahun-tahun dilanda perang.
Ia juga menegaskan bahwa Suriah tidak akan melepaskan haknya atas wilayah teritorial. Kesepakatan keamanan hanyalah instrumen untuk mengurangi eskalasi, bukan untuk menyerahkan klaim teritorial atau mengakui pendudukan. Menurutnya, rakyat Suriah harus yakin bahwa pemerintah tetap teguh mempertahankan kedaulatan negara sekaligus mencari jalan pragmatis demi terciptanya ketenangan dan kehidupan yang lebih baik.
Dengan sikap ini, Suriah ingin mengirim pesan kepada komunitas internasional bahwa mereka siap menjalani dialog yang konstruktif, tetapi tetap teguh pada prinsip utama kedaulatan dan hak bangsa. Hasil akhir dari kesepakatan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi stabilitas yang lebih luas di Timur Tengah, sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi masih bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi konflik berkepanjangan.[]
