Sorotan Tajam atas Ketimpangan Gaji Legislator
seanteronews.com – Mantan Ketua MK sekaligus eks-Anggota DPR, Mahfud MD, mengkritik tajam realitas penghasilan anggota DPR yang jauh melebihi angka resmi. Ia menyebutkan, meski gaji resmi sekitar Rp230 juta per bulan—berdasarkan data FITRA 2025—dengan berbagai tunjangan dan fasilitas, penghasilan aktual bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan, terlebih jika kondisi korupsi masih terjadi.
Lebih dari Gaji: Banjir Tambahan Tak Terlihat
Mahfud menguraikan beberapa komponen penghasilan anggota DPR: uang reses, tunjangan rumah ditaksir Rp50 juta per bulan, serta tunjangan untuk setiap pembahasan undang-undang yang bisa mencakup biaya studi banding ke luar negeri. Semua ini membuat gaji rutin hanyalah “lapisan paling tipis” dari potensi pendapatan legislator.
Rinciannya: Dari 200an Juta ke Miliaran—Apakah Wajar?
Berdasarkan estimasi FITRA, total take-home pay DPR mencapai sekitar Rp2,8 miliar per tahun atau lebih dari Rp230 juta per bulan. Mahfud menambahkan, jika ditabung atau dikelola dengan disiplin selama satu periode, anggota DPR dapat mengumpulkan lebih dari Rp30 miliar—angka yang menurutnya mengejutkan dan seharusnya menjadi pemicu evaluasi mendalam terhadap sistem remunerasi.
Pengalaman Pribadi: Ketika Gaji Mengagetkan Tabungan
Kisah pribadi Mahfud memberikan gambaran nyata betapa masifnya dana yang masuk ke rekening saat ia berpindah dari DPR ke MK. Ia mengaku heran saat melihat laporan harta yang tiba-tiba melonjak—tanpa menghitung detail jumlahnya, tapi sangat terasa akumulasi besar dana selama kariernya di lembaga tinggi.
Tunjangan “Terlarang”? Studi Banding yang Tak Selalu Layak
Lebih jauh, Mahfud mengkritik mekanisme studi banding DPR, yang sering dilakukan setelah undang-undang disahkan. Ia menyebut itu sebagai tunjangan “luar batas”, dibandingkan dengan gaji pokok yang di masa aktifnya hanya berkisar jutaan rupiah.
Kalau Korupsi Masih Ada, Itu Sudah “Kurang Ajar”
Dengan segala fasilitas dan gaji yang besar, Mahfud menegaskan, perilaku korupsi di antara anggota DPR adalah tindakan tidak bisa ditoleransi. Bagi Mahfud, jika dengan segala kemewahan finansial masih melakukan korupsi, itu adalah sebuah rasa tidak hormat terhadap amanah rakyat.[]
