SEANTERONEWS.com — Pemerintah Australia mengecam keras keputusan Israel yang mencabut visa bagi diplomat Australia yang ditempatkan di Otoritas Palestina. Tindakan itu dinilai sebagai reaksi yang tidak dibenarkan dan justru melemahkan usaha internasional untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.
Eskalasi Diplomatik antara Australia dan Israel
Keputusan ini datang sebagai balasan atas kebijakan Australia yang membatalkan visa sejumlah tokoh Israel—termasuk anggota parlemen Simcha Rothman—yang dianggap menyebarkan narasi kebencian. Retaliasi Israel lewat pembatalan visa diplomat Australia dinilai penuh tekanan politik dan mengancam komunikasi lintas pihak.
Kampanye Global Dua Negara Berdaulat
Australia juga telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina secara resmi di PBB bulan depan, dengan dukungan suatu reformasi yang mencegah peran Hamas. Langkah ini merupakan bagian dari solidaritas internasional, mirip dengan deklarasi dari Prancis, Kanada, dan Inggris, untuk mempercepat solusi dua negara.
Pernyataan Tegas dari Pemerintah Australia
Menlu Penny Wong bersikeras bahwa langkah Australia membatalkan visa itu sah demi menjaga keamanan sosial. Namun ia mengkritik tindakan Israel sebagai “reaksi tidak berdasar” yang justru mengisolasi Israel dari jalur diplomasi. Wong menegaskan bahwa saat dialog dan diplomasi sangat dibutuhkan, justru langkah seperti ini memperkeruh situasi dan merusak peluang mencapai perdamaian jangka panjang.
Australia menyatakan komitmennya untuk tetap mendorong solusi dua negara, menghentikan konflik, dan merilis sandera yang masih ditahan di Gaza.
Respons dan Perebutan Narasi
Israel membela aksinya dengan menyebut bahwa pembatalan visa mencerminkan semakin meningkatnya antisemitisme di Australia. Gideon Sa’ar, Menlu Israel, juga menginstruksikan kedutaan Israel di Canberra untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua permohonan visa oleh pejabat Australia selanjutnya.[]
