BANDA ACEH – Komitmen mempertebal pundi-pundi Pendapatan Asli Aceh (PAA) terus dimatangkan oleh otoritas perbankan daerah bersama lembaga legislatif. PT Bank Aceh Syariah bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersepakat memperkokoh keselarasan langkah demi menggenjot kontribusi laba dividen bagi kas Pemerintah Aceh untuk tahun anggaran 2026.
Sinergi kelembagaan tersebut mengemuka dalam agenda rapat kerja yang mempertemukan jajaran Direksi Bank Aceh dengan para anggota legislatif di Gedung DPRA, Banda Aceh. Forum kemitraan ini secara spesifik membedah laporan performa bisnis perseroan, peta jalan efisiensi beban operasional, serta strategi peningkatan setoran dividen ke kas daerah tanpa mengorbankan ketahanan modal bank.
Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menegaskan bahwa bank pembangunan daerah (BPD) ini memegang mandat ganda: menjaga profitabilitas korporasi sekaligus menjadi instrumen penggerak roda ekonomi masyarakat Serambi Mekkah.
“Bank Aceh berakar kuat di dalam denyut perekonomian daerah. Oleh karena itu, penguatan kinerja fundamental perseroan tidak semata-mata demi pencapaian angka-angka di pembukuan internal, melainkan ditujukan agar manfaat ekonominya dapat mengalir lebih luas ke masyarakat melalui suntikan Pendapatan Asli Aceh,” papar Fadhil.
Fadhil menambahkan, keterbukaan komunikasi dengan parlemen dan pemerintah provinsi merupakan modal krusial dalam menata arah ekspansi bisnis. Arahan teknokratis maupun masukan strategis dari Komisi III DPRA dinilai menjadi panduan berharga agar manajemen perseroan tetap berjalan secara sehat, prudent, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika perbankan nasional.
Dukungan Parlemen dan Penegakan Prinsip Tata Kelola
Dari sisi pengawasan legislatif, Komisi III DPRA yang dipimpin oleh Hj. Aisyah Ismail menyambut baik paparan capaian kinerja yang disampaikan jajaran direksi. Dewan mendorong agar dividen yang disetorkan ke kas daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, mengingat PAA merupakan modal penting untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di Aceh.
Kendati demikian, pihak legislatif mengingatkan agar upaya mengejar target perolehan laba tetap berada dalam koridor kehati-hatian. Komisi III menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) agar laju ekspansi pembiayaan tidak membebani rasio kesehatan keuangan bank di masa mendatang.
Lampu Hijau Akselerasi Transformasi Bank Devisa
Selain fokus pada setoran dividen, pembahasan rapat kerja ini turut mengerucut pada peta jalan transformasi Bank Aceh menuju status bank devisa. Langkah korporasi memperkuat fasilitas transaksi valuta asing dan layanan perdagangan internasional dipandang sebagai lompatan besar yang sudah saatnya dieksekusi.
Komisi III DPRA secara bulat menyatakan dukungan politiknya terhadap ambisi tersebut. Kehadiran status bank devisa dinilai bakal memperluas basis pasar Bank Aceh, memudahkan para pelaku usaha komoditas ekspor lokal, serta menaikkan kelas perbankan syariah kebanggaan masyarakat Aceh ini di tingkat nasional maupun regional.
Namun, dewan memberikan catatan agar manajemen mempersiapkan seluruh instrumen pendukung secara matang dan terukur. Pemenuhan kepatuhan regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, keandalan sistem manajemen risiko pasar uang, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) diwajibkan telah teruji secara komprehensif sebelum izin operasional penuh berjalan.
Kemitraan strategis yang solid antara manajemen Bank Aceh, Pemerintah Aceh, dan parlemen ini diharapkan menjadi katalisator positif dalam menciptakan iklim perbankan yang tangguh, memperbesar sumbangsih PAA secara signifikan, serta bermuara pada peningkatan kemakmuran masyarakat di Tanah Rencong.[]
