SEANTERONEWS.com – Perundingan mengenai Code of Conduct Laut China Selatan (COC) antara negara-negara ASEAN dan China kembali berakhir tanpa kesepakatan final di bawah kepemimpinan Filipina pada 2026. Kendati kedua pihak telah menyepakati secara sementara sekitar 80 persen isi draf aturan perilaku tersebut, masih terdapat sejumlah isu prinsipil yang belum menemui titik temu.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro dalam konferensi pers di sela-sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026). Ia menuturkan bahwa perbedaan pandangan antara ASEAN dan China atas kondisi riil di kawasan menjadi salah satu batu sandungan utama dalam merampungkan naskah akhir.
“Belum ada konklusi,” kata Lazaro sebagaimana dikutip Reuters.
“Negara-negara ASEAN ditambah China juga memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana keadaan sebenarnya,” lanjutnya.
Belum tercapainya kesepakatan final ini membuat target Filipina untuk menuntaskan negosiasi selama masa keketuaannya tahun 2026 belum terealisasi. Meski demikian, kemajuan 80 persen kesepakatan sementara tetap menjadi modal diplomasi yang akan dilanjutkan saat Singapura mengambil alih keketuaan ASEAN pada 2027.
Status Hukum Mengikat dan Kesepakatan Landasan DOC 2002
Salah satu pokok bahasan paling krusial yang masih mengganjal dalam perumusan Code of Conduct Laut China Selatan adalah kepastian status hukumnya, terutama menyangkut apakah aturan tersebut kelak bersifat mengikat secara hukum (legally binding) bagi seluruh negara penanda tangan.
Kepastian sifat mengikat itu dinilai penting oleh kawasan agar COC tidak berhenti sebagai deklarasi niat politik semata, melainkan mampu menghadirkan pedoman operasional yang jelas guna meredam gesekan di laut. Walaupun dorongan Filipina agar perundingan selesai pada akhir 2026 belum terwujud karena perbedaan substansi dan mekanisme penerapan, proses dialog yang telah berlangsung lebih dari dua dekade tersebut mencatat satu kemajuan penting: ASEAN dan China sepakat menempatkan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) 2002 sebagai landasan penyusunan COC.
Tumpang Tindih Klaim Maritim, UNCLOS 1982, dan Arbitrase 2016
Laut China Selatan merupakan kawasan vital bagi pelayaran niaga global, sumber daya perikanan, serta cadangan energi dan mineral. Ketegangan diplomatik maupun insiden di perairan kerap muncul lantaran klaim historis China berdasarkan garis putus-putus (nine-dash line) atas mayoritas perairan tersebut bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lima negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Perselisihan terkait aktivitas kapal di wilayah sengketa beberapa kali terjadi, termasuk antara Filipina dan China. Negara-negara ASEAN memandang COC sebagai instrumen penting untuk mencegah konfrontasi terbuka, memperkuat rasa saling percaya, serta memastikan tata kelola kawasan tunduk pada hukum internasional—termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.
Kompleksitas hukum di kawasan ini turut dipengaruhi oleh putusan tribunal arbitrase internasional di bawah mekanisme UNCLOS pada 12 Juli 2016 dalam perkara Filipina melawan China. Tribunal menyatakan bahwa klaim hak historis China atas sumber daya di dalam garis putus-putus, sepanjang bertentangan dengan UNCLOS, tidak memiliki dasar hukum karena melampaui hak maritim yang diatur dalam konvensi tersebut.
Sebaliknya, Pemerintah China berpegang pada sikap bahwa seluruh tindakan dan aktivitasnya di Laut China Selatan dilakukan secara sah sesuai hukum internasional. Beijing juga menolak serta menyatakan tidak mengakui putusan arbitrase 2016 tersebut.
Estafet Diplomasi Kawasan Beralih ke Singapura pada 2027
Dengan belum rampungnya naskah final pada 2026, tanggung jawab merampungkan Code of Conduct Laut China Selatan kini berpindah ke periode keketuaan Singapura pada 2027. Lazaro menegaskan bahwa para pihak yang terlibat tetap berkomitmen meneruskan pembahasan secara konstruktif demi mewujudkan dokumen yang efektif serta substantif.
Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, tantangan ASEAN ke depan tidak sekadar menuntaskan sisa 20 persen draf aturan, tetapi juga menjaga kekompakan regional serta memastikan kesepakatan akhir memiliki mekanisme penerapan yang jelas untuk menjamin keselamatan pelayaran dan stabilitas jangka panjang.[]













