SEANTERONEWS.com – Munculnya spekulasi di tengah masyarakat terkait struktur harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk segera membuka skema penentuan harga produksi dan harga jual BBM secara transparan guna menghindari simpang siur informasi yang dapat merugikan publik.
Pernyataan ini merupakan respons atas viralnya video di media sosial yang memperlihatkan struk pembelian Pertalite di sebuah SPBU. Dalam struk tersebut, tertera angka harga keekonomian Pertalite sebesar Rp16.088 per liter, angka yang jauh melampaui harga pasar Pertamax (RON 92) yang saat ini berada di kisaran Rp12.300 per liter.
Dorong Transparansi dan Audit BPK
Mulyanto, yang juga merupakan Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjelaskan struktur biaya BBM kepada rakyat secara terbuka. Ketidakjelasan formula perhitungan ini dinilai dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan subsidi negara.
“Pemerintah mestinya transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM ini. Audit oleh BPK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Mulyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ia menambahkan bahwa di tengah fluktuasi harga energi global, kehadiran negara melalui subsidi sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, hitung-hitungan subsidi tersebut harus didasari pada data yang transparan, rasional, dan akuntabel.
Kejanggalan Logika Industri Perminyakan
Salah satu poin krusial yang disoroti Mulyanto adalah adanya anomali logika antara kualitas BBM dan biaya produksinya. Secara teknis, Pertalite yang memiliki RON 90 seharusnya memiliki ongkos produksi yang lebih murah dibandingkan Pertamax dengan RON 92. Hal ini dikarenakan proses pengolahan dan komponen pencampuran (blending) untuk oktan yang lebih tinggi jauh lebih kompleks.
“Secara teknis dan ekonomi, tidak ada dasar kuat yang menyatakan BBM kualitas rendah memiliki biaya produksi lebih tinggi. Ketika harga keekonomian Pertalite disebut jauh lebih mahal dari Pertamax, maka yang perlu dikaji secara mendalam bukan realitas industrinya, melainkan formulasi kebijakan yang digunakan pemerintah,” tegas Mulyanto.
Meluruskan Persepsi Publik
Mulyanto menekankan pentingnya meluruskan persepsi masyarakat agar tidak terjadi keresahan akibat perbandingan harga yang tidak proporsional antara Pertalite dan Pertamax. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjawab mengapa instrumen kebijakan menghasilkan angka keekonomian yang tampak kontradiktif dengan teori dasar industri perminyakan.
Langkah transparansi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa anggaran subsidi energi benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
