JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengintensifkan upaya pemulihan aset negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran fasilitas pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hingga pekan kedua November 2026, penyidik menyita 44 unit aset tanah dan bangunan dengan taksiran valuasi mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan ini merupakan kelanjutan dari pengusutan dugaan penyimpangan kredit ekspor yang dikucurkan LPEI kepada PT DST dan PT MIF dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Yusuf Afandi, mengungkapkan bahwa tindakan penyitaan fisik sekaligus pemasangan plang segel telah berlangsung secara bertahap sejak pekan lalu dan rampung pada Kamis (12/11/2026).
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” terang Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sebaran Aset di Lima Wilayah Strategis
Berdasarkan pemetaan penyidik, sebaran puluhan aset yang dibekukan mencakup beberapa provinsi, dengan konsentrasi terbanyak berada di Sumatera Selatan sebanyak 38 objek. Sementara itu, sisanya berada di DKI Jakarta (dua objek di Jakarta Selatan), Jawa Barat (dua objek di Kota Depok), Banten (satu objek di Kota Tangerang), serta satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Yusuf menegaskan bahwa pemasangan plang resmi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan status status quo agar aset tidak berpindah tangan atau dialihkan selama persidangan berlangsung.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset guna mengamankannya selama proses hukum berjalan. Perlu digarisbawahi bahwa nilai Rp286,27 miliar merupakan taksiran nilai aset yang disita, sedangkan pemulihan kerugian negara secara riil akan mengikuti putusan inkrah pengadilan,” tegasnya.
Jerat Enam Tersangka, Kerugian Tembus USD43,6 Juta
Dalam perkara ini, kepolisian telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya merupakan mantan pejabat internal LPEI, yaitu:
FH, Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM (2011–2018).
NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM (2012–2018).
DSD, Kepala Divisi Pembiayaan UKM.
IS, Direktur Pelaksana III (2013–2016).
AS, Direktur Pelaksana IV.
Satu tersangka lainnya berasal dari pihak debitur swasta, yakni DM, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.
Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa pencairan dana pembiayaan kredit tidak melalui tahapan verifikasi dokumen dan kelayakan agunan yang semestinya. Akibat lemahnya due diligence serta rekayasa persyaratan agunan tersebut, debitur akhirnya mengalami gagal bayar. Praktik lancung ini ditaksir menimbulkan potensi kerugian keuangan negara hingga USD43.617.739,13 (sekitar Rp690 miliar lebih).
Kepolisian memastikan penelusuran aset (asset tracing) masih terus bergulir untuk mendeteksi instrumen investasi maupun aset lain yang disamarkan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
LPEI Dukung Proses Hukum dan Tegaskan Cadangan Finansial Aman
Merespons perkembangan penyidikan, manajemen LPEI secara resmi menyatakan sikap kooperatif dan mendukung penuh langkah penegakan hukum oleh Kortastipidkor Polri. LPEI mengklarifikasi bahwa fasilitas kredit yang kini diusut merupakan portofolio pembiayaan masa lalu (2012–2016).
Lembaga penjamin ekspor nasional tersebut memastikan telah mencadangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam jumlah yang memadai, sehingga operasional bisnis dan kesehatan keuangannya saat ini tidak terganggu oleh perkara tersebut.
LPEI menegaskan pihaknya telah menuntaskan berbagai transformasi kelembagaan fundamental dalam lima tahun terakhir, termasuk penguatan tata kelola (good corporate governance), manajemen risiko terpadu, dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential norms) guna mengawal mandat pembiayaan ekspor nasional secara transparan dan akuntabel.[]
Prakiraan Cuaca
