JAKARTA – Realisasi penerimaan perpajakan nasional hingga penutupan Oktober 2026 berhasil menyentuh angka Rp1.796,8 triliun. Capaian tersebut setara dengan 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun.
Secara tahunan (year-on-year), perolehan kas negara dari pos pajak tersebut mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan bahwa sisa dua bulan penutup tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan sisa target anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi kinerja otoritas pajak di lapangan, namun mengingatkan masih ada kesenjangan nominal yang cukup tebal untuk dituntaskan hingga 31 Desember mendatang.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Ini bukan pekerjaan yang mudah, dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Geliat Konsumsi Topang Lonjakan PPN dan PPnBM
Berdasarkan postur jenis penerimaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi motor penggerak utama. Kombinasi kedua jenis pajak konsumsi ini membukukan realisasi Rp793,55 triliun, melonjak 39,1 persen secara tahunan. Kenaikan tajam ini mengindikasikan masih solidnya daya beli serta perputaran barang dan jasa di pasar domestik.
Sektor Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas turut menyumbang kontribusi dominan dengan perolehan Rp893,10 triliun, tumbuh 16,6 persen berkat kepatuhan korporasi dan penguatan pengawasan administratif. Sementara itu, PPh migas melesat hingga 84,7 persen dengan raihan Rp48,88 triliun, terdorong oleh penyesuaian fluktuasi harga minyak mentah di pasar energi global.
Sebaliknya, pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkoreksi minor 3,7 persen ke posisi Rp20,52 triliun, yang dipicu pergeseran jadwal setoran wajib pajak ke kuartal pemungkas. Pos pajak lainnya nondeposit juga terkontraksi 9 persen menjadi Rp7,1 triliun akibat masifnya pemindahbukuan dana.
Penurunan Saldo Deposit Cerminkan Presisi Pembayaran
Menjawab sorotan atas anjloknya pos penerimaan deposit pajak sebesar 49,8 persen (menjadi Rp33,6 triliun), Suahasil menegaskan hal tersebut bukan pertanda melemahnya kepatuhan wajib pajak.
Penurunan deposit justru mengindikasikan perubahan pola administrasi yang semakin rapi. Wajib pajak kini langsung menyetorkan kewajibannya ke pos mata anggaran pajak yang spesifik, alih-alih memarkir dana di rekening deposit sementara (unclassified account).
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya mengecil. Artinya, wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan yang sesuai di atasnya, tidak lagi memarkir di akun penampung yang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” beber Suahasil.
Optimalisasi Pajak Digital dan Akselerasi Coretax
Di luar sektor konvensional, pundi-pundi negara kian diperkuat oleh penetrasi ekonomi digital. Hingga Oktober 2026, setoran pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan ekosistem digital lainnya menyumbang Rp14,1 triliun melalui instrumen PPh dan PPN digital.
Pemerintah turut mengaitkan tren pertumbuhan penerimaan ini dengan pengoperasian sistem teknologi informasi perpajakan mutakhir, Coretax, yang kian matang. Integrasi basis data dan layanan pelaporan mandiri pada sistem anyar ini terbukti memangkas hambatan birokrasi bagi wajib pajak.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar kewajibannya dengan lebih mudah dan cepat,” tambah Wamenkeu.
Guna menghimpun sisa Rp514 triliun pada November dan Desember, Kemenkeu menginstruksikan DJP memperkuat strategi pengawasan berbasis data risiko, menuntaskan program penegakan hukum persuasif, serta menjaga iklim usaha agar tetap kondusif tanpa menimbulkan kegaduhan di kalangan pelaku bisnis.[]
Prakiraan Cuaca
