JAKARTA – Lonjakan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan otomasi mesin telah merombak lanskap industri global secara masif. Merespons gelombang disrupsi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merumuskan Tiga Prioritas Ketenagakerjaan guna memastikan tenaga kerja domestik tetap kompetitif, adaptif, serta terlindungi secara hukum.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa modernisasi industri tidak boleh dimaknai sebatas pembaruan mesin produksi atau belanja perangkat lunak canggih. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital bertumpu pada kesiapan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan ekosistem kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat berbicara dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Perubahan teknologi kini menyentuh ranah administratif hingga layanan perkantoran. Tanpa peningkatan kecakapan yang berkesinambungan, kesenjangan antara kualifikasi angkatan kerja dan kebutuhan riil industri akan kian menganga,” ungkap Yassierli.
Revitalisasi Vokasi dan Pelatihan Inklusif
Sebagai fondasi utama, prioritas pertama Kemnaker bertumpu pada akselerasi kompetensi melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Skema ini mengedepankan integrasi langsung (link and match) antara kurikulum balai pelatihan dan dinamika kebutuhan korporasi.
Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam merancang modul ajar agar setiap lulusan pelatihan langsung terserap di lini operasional.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” tegasnya.
Kemnaker juga memastikan akses pelatihan disiapkan secara inklusif. Modul pembelajaran dan sarana pelatihan kini dirancang adaptif bagi para penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan kesempatan kerja di era ekonomi digital.
Pembenahan Produktivitas Menggandeng APO
Pada pilar kedua, Kemnaker menggeser paradigma produktivitas kerja. Yassierli meluruskan persepsi umum yang kerap membebankan rendahnya produktivitas hanya pada pundak buruh. Menurutnya, efisiensi kerja sangat ditentukan oleh integrasi sistem operasional perusahaan, mutu proses bisnis, serta arah kepemimpinan manajemen.
Untuk mengakselerasi agenda ini, pemerintah memperluas kemitraan strategis dengan Asian Productivity Organization (APO). Kolaborasi ini berfokus pada sertifikasi spesialis produktivitas dan pendampingan korporasi dalam membenahi alur kerja internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tambah Menaker.
Kepastian Hukum: UU Baru dan Hubungan Industrial Transformatif
Pada pilar pemungkas, Kemnaker menggarisbawahi bahwa peningkatan daya saing ekonomi nasional wajib berjalan beriringan dengan jaminan pelindungan hak-hak dasar buruh lewat semboyan: “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Langkah ini diperkuat melalui kepastian payung hukum baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Regulasi mutakhir ini secara resmi mencabut UU No. 13 Tahun 2003 serta merevisi parsial materi ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa ketentuan komprehensif terkait kepastian status hubungan kerja, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan yang lebih mengikat, serta kerangka kematangan hubungan industrial (Industrial Relations Maturity Framework).
Melalui kerangka hubungan industrial tersebut, Kemnaker mendorong dialog sosial yang matang antara serikat pekerja dan pengusaha. Dialog konstruktif ini menjadi bantalan mitigasi saat perusahaan harus melakukan penyesuaian model bisnis maupun penataan ulang peran tenaga kerja akibat penetrasi teknologi cerdas.[*]
Prakiraan Cuaca
