BANDUNG – Lembaga pendidikan Islam berbasis pondok pesantren di Indonesia kini dipacu untuk tidak sekadar menjadi mercusuar dakwah dan pendidikan moral, melainkan bertransformasi menjadi pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri. Melalui tata kelola koperasi yang modern, pesantren didorong menjadi produsen tangguh dalam ekosistem industri halal nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat meresmikan Forum Bisnis Pesantren Nusantara (Pesantara) yang diinisiasi Koperasi Konsumen Digital Pesantren Nusantara di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis malam (12/11/2026).
Ajang konsolidasi bisnis ini menghadirkan sedikitnya 300 delegasi pengelola usaha dari 208 pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.
Dalam pidatonya, Ferry mencontohkan keberhasilan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sunan Drajat di Lamongan dan Kopontren Nurul Jadid di Probolinggo sebagai portofolio konkret bahwa badan usaha berbasis santri mampu mengelola lini bisnis berskala masif.
“Kementerian Koperasi mendukung penuh pengembangan koperasi pondok pesantren karena memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Kita bisa melihat keberhasilan sejumlah koperasi pesantren, seperti Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Nurul Jadid, yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai pelaku usaha mapan,” ujar Ferry.
Akselerasi Skala Usaha Lewat Pembiayaan LPDB
Guna mengerek skala ekonomi pesantren dari level subsisten ke korporasi rakyat, Menkop memastikan pintu pembiayaan negara terbuka lebar. Pemerintah siap mengucurkan fasilitas modal bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.
Suntikan likuiditas berbiaya murah ini ditujukan untuk memodernisasi alat produksi, memperkuat permodalan kerja, hingga memperluas diversifikasi unit usaha yang dikelola para santri.
Ferry menggarisbawahi bahwa kemandirian ekonomi umat menuntut kolaborasi terpadu lintas sektor. “Seluruh elemen dan organisasi umat harus bersinergi untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat, mulai dari sektor produksi, pembiayaan, perbankan, pengelolaan sumber daya alam hingga distribusi,” tegasnya.
Pangkas Rantai Pasok Lewat Integrasi Bersama KDKMP
Salah satu terobosan strategis yang disodorkan Kementerian Koperasi adalah mengawinkan potensi produksi Kopontren dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Integrasi ini diyakini mampu memangkas dominasi tengkulak dan rantai pasok yang selama ini membebani harga komoditas di tingkat konsumen akhir.
Dalam skema tersebut, pesantren bertindak sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan, perkebunan, dan kriya olahan. Sementara itu, jaringan KDKMP di tingkat akar rumput difungsikan sebagai agregator pasar sekaligus kanal distribusi langsung kepada warga desa.
“Melalui sinergi KDKMP dan koperasi pesantren, kita bisa memperkuat jalur distribusi, menyalurkan barang-barang kebutuhan masyarakat termasuk barang bersubsidi, serta memangkas rantai pasok yang panjang. Koperasi juga dapat menjadi offtaker yang menampung hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan masyarakat,” urai Ferry.
Menggeser Paradigma Ekonomi Syariah ke Sektor Riil
Menkop Ferry yang juga memegang amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam dan Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengingatkan bahwa penguatan ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada sektor jasa keuangan atau perbankan semata. Dampak ekonomi Islam harus dirasakan langsung oleh masyarakat bawah melalui sektor riil yang padat karya.
Langkah penguatan bisnis santri ini diproyeksikan turut mengerek peringkat Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam laporan bergengsi State of the Global Islamic Economy (SGIE).
Apresiasi senada dilayangkan Ketua Pesantara sekaligus Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Dr. Anas Al Hifni. Menurutnya, paradigma berkoperasi harus dinaikkan kelasnya agar setara dengan korporasi global yang jamak berkembang di Eropa.
“Di belahan dunia lain, seperti di Eropa, banyak konglomerasi besar yang berakar dari koperasi. Jika ingin tumbuh besar dan berdaya tahan tinggi, jalurnya adalah berkoperasi. Di Sunan Drajat, kami telah membuktikan koperasi mampu menggerakkan kesejahteraan kolektif secara berkelanjutan,” tandas Anas.
Melalui perpaduan manajemen profesional, tata kelola transparan, dan jaminan penyerapan pasar yang terintegrasi, geliat koperasi pesantren kini dipersiapkan menjadi motor baru penopang ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi nasional.[*]













