JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mulai mematangkan kerangka kerja pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) guna mendukung tugas-tugas di sektor intelijen. Melalui inisiatif bertajuk Jaksa Intelligence Ecosystem, institusi penegak hukum tersebut berupaya memodernisasi pengolahan data serta mempercepat layanan administrasi tanpa menggeser peran dan tanggung jawab manusia.
Perumusan konsep strategis itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” yang digelar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel). Pertemuan berlangsung secara hybrid dari Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/11/2026).
Agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Gagasan ini diprakarsai oleh Direktur V pada JAM Intel, Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris JAM Intel Sarjono Turin, S.H., M.H., menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai adopsi teknologi mutakhir merupakan keniscayaan agar birokrasi penegakan hukum mampu merespons tantangan zaman secara lebih gesit dan berbasis bukti.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujar Reda dalam sambutan yang dibacakan Sarjono.
Perkuat Analisis Data hingga Otomatisasi Administrasi
Pengembangan Jaksa Intelligence Ecosystem tidak hanya ditujukan untuk pembaruan teknis semata, melainkan juga diselaraskan dengan visi Asta Cita ketujuh Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Secara operasional, perangkat AI diproyeksikan membantu tugas harian aparat melalui otomatisasi pekerjaan administratif, analisis data berskala raksasa (big data analytics), hingga penyediaan sistem pendukung keputusan. Dukungan teknologi ini berpotensi diterapkan pada penyusunan berkas penyidikan, penuntutan, telaah hukum, serta pelaporan intelijen.
Dengan kemampuan memetakan pola dan keterkaitan data secara cepat, personel diharapkan lebih terbantu dalam mendeteksi isu-isu krusial yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Kendati demikian, ruang gerak AI di lembaga penegak hukum memiliki batasan yang jauh lebih ketat dibandingkan sektor komersial maupun layanan publik biasa. Data yang diproses di lingkungan Kejaksaan bersinggungan langsung dengan kerahasiaan negara, proses peradilan, hak warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, aspek kecepatan dan efisiensi wajib diimbangi standar keamanan siber serta pengawasan internal yang ketat.
Antisipasi Risiko Bias Algoritma dan Kebocoran Data
Sejak fase perencanaan, Jamintel mengingatkan jajaran agar mewaspadai celah kerawanan dari penggunaan teknologi cerdas. Sejumlah ancaman yang perlu dimitigasi meliputi potensi manipulasi informasi, kekeliruan hasil analisis, bias algoritma, hingga kebocoran dokumen rahasia. Bila tidak dikendalikan melalui regulasi yang presisi, cacat pada sistem justru dapat menyesatkan arah pengambilan keputusan.
Reda memandang bahwa ketiadaan kasus penyalahgunaan AI di tubuh Kejaksaan saat ini merupakan momentum ideal untuk menyiapkan pagar pengaman sejak dini sebelum persoalan muncul ke permukaan.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” tegasnya.
Pedoman tersebut nantinya disiapkan sebagai rujukan mengikat bagi seluruh insan Adhyaksa agar penggunaan AI tetap berada dalam koridor hukum dan etika, terutama saat bersentuhan dengan data sensitif.
Keputusan Hukum Tetap Menjadi Tanggung Jawab Manusia
Satu prinsip mendasar yang ditekankan sepanjang diskusi adalah posisi teknologi yang mutlak berfungsi sebagai alat bantu (decision support system), bukan pengganti peran jaksa maupun aparat intelijen.
Setiap keluaran analisis dari mesin wajib melewati proses pemeriksaan, verifikasi, dan penilaian oleh pejabat yang berwenang serta memiliki kompetensi di bidangnya. Langkah pengawasan berlapis ini mutlak diperlukan mengingat algoritma tetap rentan menghasilkan kesimpulan keliru apabila dipasok data yang timpang atau tidak lengkap. Dalam proses penegakan hukum, kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak fatal terhadap nasib hukum seseorang.
Jamintel menegaskan bahwa teknologi tidak bisa dijadikan tameng untuk melepas tanggung jawab pribadi. Personel yang terbukti menyalahgunakan AI seperti merekayasa laporan atau alat bukti maupun yang lalai melakukan verifikasi hingga memicu kerugian hukum tetap akan diproses sesuai aturan. Sanksi yang membayangi mencakup aspek administratif, pelanggaran etik, gugatan perdata, hingga jerat pidana sesuai tingkat kesalahannya.
Gandeng Komdigi, BSSN, hingga Akademisi
Agar regulasi yang disusun kelak komprehensif dan selaras dengan standar keamanan teknologi nasional, Kejaksaan membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Masukan strategis dari peserta FGD diarahkan untuk memperkaya aspek mitigasi risiko, ketahanan informasi, hingga penyusunan kurikulum literasi digital bagi pegawai Kejaksaan.
Proses penyusunan kebijakan turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi di bidang kecerdasan artifisial seperti IAIS. Forum diskusi kemarin juga menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Ditjen Ekosistem Digital Komdigi Said Mirza Pahlevi, serta akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU.
Dari internal korps Adhyaksa, kegiatan dihadiri secara luring oleh para Direktur I hingga V JAM Intel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kasubdit, kabag, kasi di lingkungan JAM Intel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek. Sementara itu, para Asisten Intelijen, Kasi V, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Intel, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti jalannya forum secara daring.
Ke depan, tantangan utama Kejaksaan adalah menerjemahkan gagasan dari forum ini menjadi aturan operasional yang terukur—mulai dari tata kelola data, prosedur verifikasi berjenjang, hingga mekanisme pengawasan. Dengan pijakan tata kelola AI yang kokoh serta integritas personel yang terjaga, transformasi digital ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi fondasi institusi penegak hukum yang modern menuju Indonesia Emas 2045.[]
Prakiraan Cuaca
