JAKARTA – Merebaknya kabar penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto tidak mengendurkan manuver politik di Senayan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan orang nomor dua di republik ini hingga memperoleh kepastian konstitusional yang sah.
Sikap tegas parlemen tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Ia menandaskan bahwa mekanisme pengawasan tertinggi di lembaga legislatif ini tidak akan dihentikan hanya atas dasar kabar angin yang belum memiliki ketetapan yuridis resmi di lembaran negara.
Melalui saluran komunikasi resminya pada Kamis (12/11/2026), Mardani memastikan bahwa draf usulan HMP akan tetap diperjuangkan dalam agenda persidangan di Gedung Nusantara.
“HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya: Gibran mundur atau dimundurkan,” tegas Mardani menyikapi dinamika yang berkembang menjelang pembukaan Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.
Bagi PKS, kepastian formal mengenai status berhenti atau diberhentikannya seorang pejabat tinggi negara wajib melalui prosedur ketatanegaraan yang transparan, demi menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam institusi kepresidenan.
Kekuatan 120 Kursi dari Delapan Fraksi
Langkah politik pemakzulan ini bukan sekadar manuver segelintir politisi. Sebelumnya, sebanyak delapan fraksi di parlemen telah secara resmi membubuhkan tanda tangan pengusulan HMP kepada meja Pimpinan DPR RI.
Koalisi pengusung HMP ini menghimpun representasi yang sangat luas, meliputi Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, hingga Partai Gerindra.
Berdasarkan tabulasi data inisiator, Fraksi PKS menempati posisi terdepan dengan menyumbangkan dukungan terbanyak, yakni 28 anggota dewan. Komposisi pendukung lainnya dirinci sebagai berikut:
- Fraksi Partai Demokrat: 19 legislator
- Fraksi Partai NasDem: 18 legislator
- Fraksi PKB: 18 legislator
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 legislator
- Fraksi Partai Golkar: 11 legislator
- Fraksi Partai Gerindra: 11 legislator
- Fraksi PAN: 1 legislator
Dengan akumulasi total mencapai 120 wakil rakyat yang menandatangani berkas usulan, syarat ambang batas pengajuan hak pengawasan tersebut telah terpenuhi secara legal untuk dibawa ke tingkat pembacaan dan pengambilan keputusan paripurna.
Dua Jalur Penentu Nasib Politik Wapres
Kondisi ini menempatkan masa depan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di persimpangan dua jalur penentu. Di satu sisi, publik menanti klarifikasi resmi dari Istana Kepresidenan terkait tindak lanjut atas surat permohonan pengunduran diri yang konon telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Di sisi lain, mekanisme kelembagaan di parlemen tetap bergerak melalui rel konstitusi Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Apabila rapat paripurna menyetujui pengguliran HMP, DPR akan menguji dugaan pelanggaran hukum maupun syarat administratif pencalonan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum nantinya diputuskan secara final dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hingga palu sidang paripurna diketuk, gelanggang politik Senayan diproyeksikan terus memanas seiring upaya para legislator memastikan tata kelola kepemimpinan nasional ditegakkan berlandaskan supremasi hukum dan etika bernegara.[]
Prakiraan Cuaca
