BANDA_ACEH — Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) dengan menyertakan peta sumber daya yang komprehensif. Peta tersebut harus memuat rincian jumlah serta lokasi peralatan, data personel, hingga nomor telepon genggam operator lapangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Abdul Muhari dalam acara Pembukaan Uji Publik Dokumen RPKB Kota Banda Aceh yang berlangsung di Bapelkes, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, Basarnas, dan berbagai instansi terkait.
Menurut Abdul Muhari, RPKB tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus berfungsi sebagai dokumen operasional yang siap dieksekusi saat keadaan darurat melanda.
“Begitu terjadi bencana, Bu Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, tinggal lihat ini nomor HP-nya ada nih. Telepon, itu tolong perahu di sana, perahu di sini. Pemetaan sumber daya inilah yang harus ada di dokumen RPKB. Untuk semua jenis bencana,” tegas Abdul Muhari.
Sebagai contoh, pemetaan sumber daya di tiap instansi harus dirinci secara jelas:
Kepolisian & TNI: Mencakup jumlah truk evakuasi, perahu karet, lokasi penempatan, hingga personel yang bertugas.
Dinas Pekerjaan Umum (PU): Memuat lokasi dan jumlah alat berat beserta nama operator dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
Basarnas: Memetakan jumlah perahu dan boat, titik keberadaan alat, serta petugas operasional di lapangan.
Penguatan Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kelompok Rentan
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan bahwa RPKB harus menjadi pedoman praktis di lapangan, bukan sekadar dokumen yang disimpan setelah selesai disusun.
Pemko Banda Aceh sendiri terus menggenjot mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di berbagai level, mulai dari sekolah melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) yang menjangkau 12 sekolah pada Oktober lalu, hingga tingkat gampong lewat penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
Illiza juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan—seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan—dalam setiap perencanaan kedaruratan, termasuk pemenuhan hak evakuasi, pengungsian, hingga layanan kesehatan dan logistik dasar.
Melalui uji publik ini, Pemko Banda Aceh berharap pembagian tugas antarsektor dapat semakin jelas sehingga penanggulangan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Prakiraan Cuaca
