RANS Buka Suara soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar, Ungkap 150 Output dan 52,6 Juta Views

JAKARTA – PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 sepanjang 2024–2026.

Dalam klarifikasi resminya yang disampaikan melalui laman perusahaan dan dikutip Rabu (11/11/2026), RANS menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun mitra lainnya dilaksanakan melalui prosedur pengadaan yang berlaku.

Perusahaan menyatakan proses kerja sama dilakukan secara profesional dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi.

RANS Jelaskan Ruang Lingkup Kerja Sama

RANS menyebut kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif. Tujuannya meningkatkan ketertarikan serta kunjungan masyarakat terhadap museum.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencakup produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan Indonesia.

Salah satu kegiatan dilakukan bersama kanal The Dudas-1 dengan konsep perjalanan dan touring. Konten tersebut mengangkat sejumlah kegiatan, antara lain budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Menurut RANS, ruang lingkup pekerjaan tersebut tidak terbatas pada publikasi di media sosial, tetapi mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, program luar jaringan (off-air), dan aktivitas promosi lainnya.

Klaim Lebih dari 150 Output dan 52,6 Juta Views

Terkait nilai kontrak yang menjadi sorotan, RANS menjelaskan total Rp14.696.955.002 terdiri atas satu rangkaian kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000.

Perusahaan menyatakan penetapan nilai kerja sama mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.

Sejumlah pertimbangan disebut menjadi dasar penentuan harga, mulai dari cakupan pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, hingga keluaran pekerjaan atau deliverables yang disepakati.

RANS juga mengklaim empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan. Lebih dari 120 di antaranya berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 keluaran berasal dari kampanye promosi museum.

Perusahaan menyebut seluruh kampanye secara kumulatif mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan atau views di kanal digital setelah kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.

Meski demikian, angka penayangan tersebut merupakan capaian yang disampaikan RANS. Penilaian atas efektivitas dan kewajaran biaya pengadaan tetap memerlukan pemeriksaan terhadap kontrak, rincian pekerjaan, bukti pelaksanaan, serta hasil yang diterima masing-masing kementerian.

RANS Tanggapi Sorotan Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

Persoalan lain yang menjadi perhatian publik adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Menanggapi hal tersebut, RANS menyatakan memahami perhatian publik dan menjelaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Perusahaan juga menyebut telah membangun ekosistem bisnis berbasis kreator dengan jumlah pengikut lebih dari 140 juta di berbagai kanal digital.

RANS turut menyinggung The Dudas-1 yang disebut telah dikembangkan sejak pertengahan 2024. Menurut perusahaan, kanal tersebut sudah menghasilkan sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dari KKP.

Penjelasan itu disampaikan untuk menggambarkan bahwa aktivitas bisnis dan pengembangan anak usaha RANS telah berlangsung sebelum kerja sama dengan kementerian terkait.

Namun, riwayat berdirinya perusahaan dan keberadaan bisnis sebelum jabatan publik dijalankan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. Aspek hubungan pengambilan keputusan, proses pemilihan penyedia, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan tetap perlu dinilai berdasarkan dokumen serta fakta yang relevan.

ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan

Sebelumnya, ICW mempublikasikan temuan mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan RANS dan dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta KKP.

ICW menyebut data tersebut diperoleh dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam periode 2024–2026, ICW mencatat terdapat delapan paket pengadaan dengan total nilai Rp14.696.955.002.

Pada 2024, Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan, meliputi:

• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
• Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717: Rp205.893.300.
• Penayangan Instagram Story Raffinagita1717: Rp575.655.000.
• Kehadiran dalam kegiatan atau event attendance: Rp2.521.329.200.
• Penayangan TikTok Raffinagita1717: Rp144.423.600.

Total lima paket tersebut mencapai Rp3.900.000.002.

Sementara itu, tiga paket pengadaan pada KKP terdiri atas:

• Influencer engagement pada Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025: Rp3.596.955.000.
• Influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025: Rp3.600.000.000.
• Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2026: Rp3.600.000.000.

Total pengadaan dari KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Dalam temuannya, ICW menyebut pengadaan tersebut mencakup penayangan konten pada akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.

Transparansi Pengadaan Menjadi Perhatian Publik

Klarifikasi RANS memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pekerjaan, dasar penentuan harga, dan capaian kampanye yang dijalankan bersama kementerian.

Namun, besarnya nilai kontrak menggunakan anggaran pengadaan pemerintah tetap menuntut keterbukaan dan akuntabilitas.

Sejumlah aspek penting masih relevan untuk diperiksa, antara lain kesesuaian harga dengan harga pasar, proses pemilihan penyedia, rincian keluaran pekerjaan, bukti penyerahan hasil, serta evaluasi manfaat kampanye bagi masyarakat.

Persoalan potensi konflik kepentingan juga perlu dinilai melalui mekanisme dan dokumen yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik.

Dengan demikian, klarifikasi perusahaan dan temuan ICW menjadi dua informasi penting yang perlu dibaca secara berdampingan. Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penggunaan anggaran negara, sementara penilaian atas ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.[]