JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menjadi sorotan usai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Yanuar keluar dari ruang rapat DPR sambil membentangkan secarik kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan.”
Yanuar menjelaskan, tulisan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang diterimanya selama menjalani masa reses di daerah pemilihan (dapil) Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.
“Karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar seusai rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Yanuar, tuntutan agar Gibran mengundurkan diri juga banyak disampaikan masyarakat ketika dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah forum selama masa reses.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, ya dimundurkan,” jelasnya.
“Maka, pada saat masa sidang pertama ini, saya membawa aspirasi konstituen saya yang menginginkan Mas Gibran mundur setelah peristiwa keputusan MK dan MA itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Yanuar juga menyebut bahwa sudah terkumpul 12 tanda tangan anggota Fraksi PKS yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Tentu aspirasi itu harus kita angkat dan kita perjuangkan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia pun menilai DPR memiliki kewenangan untuk memproses usulan dan aspirasi yang masuk terkait pemakzulan Gibran.
“Saya merasa nalar kewarasan publik kami sebagai rechtsstaat, negara hukum ini diuji. Dan kami berharap seluruh anggota DPR yang diberikan hak secara konstitusional untuk bisa memproses Pasal 7A dan 7B,” terangnya.
“Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” pungkasnya.(*)
Prakiraan Cuaca
