JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi standardisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong peralihan ke metode penyajian prasmanan. Lembaga ini menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur operasional telah menerapkan mekanisme prasmanan kelas secara serentak hingga pengujung tahun 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, pengujian metode prasmanan sebelumnya telah berjalan di 66 unit dapur dan segera diperluas ke 230 dapur tambahan dalam fase uji coba lanjutan. Evaluasi tahap awal menunjukkan hasil yang menggembirakan tanpa adanya temuan insiden pembusukan makanan, gangguan pencernaan, maupun keracunan santapan di kalangan peserta didik.
“Guna mengeliminasi risiko keracunan pangan, memitigasi kerusakan kualitas hidangan, serta memastikan menu diminati anak-anak, target kami adalah merealisasikan metode MBG prasmanan ini pada 5.000 hingga 10.000 dapur layanan hingga tutup tahun,” terang Sudaryono dalam taklimat resminya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Suhu Minimal 60 Derajat dan Penyajian Berbasis Kelas
Sudaryono menjelaskan bahwa skema prasmanan yang diinisiasi BGN dirancang praktis tanpa mengharuskan ribuan siswa antre berdesakan di kantin terpusat. Distribusi logistik pangan dilakukan langsung ke masing-masing ruang kelas dengan takaran yang disesuaikan persis dengan daftar absensi murid.
Untuk menjaga integritas nutrisi dan cita rasa, makanan dikirim dalam wadah termal khusus yang menjaga temperatur santapan minimal pada kisaran 60 derajat Celsius. Dengan demikian, pihak sekolah tidak perlu repot melakukan proses pemanasan ulang setibanya paket makanan di lokasi.
“Jika di dalam kelas terdapat 30 siswa, petugas mendistribusikan 30 porsi komplit yang terdiri dari nasi, sayuran segar, dan lauk-pauk ke meja kelas. Anak-anak menyajikan, menyantapnya bersama dalam kondisi hangat, lalu membereskan wadahnya sendiri. Praktis, higienis, dan teratur,” urai Sudaryono.
Selain menjamin faktor higienitas, format ini juga menyediakan porsi cadangan (spare) terkontrol. Peserta didik yang membutuhkan asupan kalori lebih diizinkan menambah porsi makanan selama batas kecukupan gizinya terpenuhi. Mekanisme fleksibel ini terbukti ampuh meminimalisasi sisa makanan terbuang (food waste) sekaligus memastikan setiap anak pulang dalam kondisi kenyang dan bugar.
Ke depan, BGN berencana memberlakukan skema prasmanan ini sebagai regulasi wajib (mandatory) bagi seluruh jejaring dapur dan satuan pendidikan penerima manfaat di tanah air.
Dapur Mandiri versus Dapur Terpusat
Dalam hal tata kelola logistik, BGN membagi klaster penyediaan berdasarkan skala populasi sekolah:
Sekolah Skala Besar: Bagi institusi pendidikan padat murid dengan populasi mendekati atau mencapai 3.000 pelajar, unit dapur masak dibangun secara mandiri di dalam lingkungan sekolah (on-site kitchen).
Sekolah Skala Kecil: Untuk satuan pendidikan dengan daya tampung di bawah 1.000 murid, pasokan makanan disalurkan melalui sistem dapur terpusat (central kitchen) yang menjangkau beberapa sekolah di zonasi terdekat.
Sudaryono menegaskan bahwa skema pemenuhan pangan sekolah semacam ini bukanlah rancangan uji coba tanpa dasar, melainkan telah mengadopsi praktik terbaik (best practice) dari negara-negara maju seperti Jepang dan kawasan Eropa yang sukses menjalankan program makan siang sekolah (school lunch) bergizi selama puluhan tahun.[]
