Oleh: Iqbal Sahputra*
Realitas Gaji Komisaris:
Data dari berbagai media seperti CNN Indonesia, Kompas, dan Tempo menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan komisaris BUMN bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Sebagai contoh, komisaris utama PT Pertamina diketahui memperoleh total kompensasi hingga lebih dari Rp3 miliar per tahun. Bahkan dalam laporan keuangan beberapa BUMN, biaya untuk dewan komisaris bisa melebihi alokasi anggaran untuk kegiatan operasional utama perusahaan.
Gaji Guru dan Dosen yang Tidak Kompetitif:
Sebaliknya, guru honorer dan dosen non-PNS di banyak wilayah Indonesia masih menerima gaji jauh di bawah UMK. Banyak guru honorer yang hanya digaji Rp300.000–Rp1.000.000 per bulan, tanpa jaminan kesejahteraan atau jenjang karier yang jelas. Dosen pun tidak jauh berbeda, terutama yang berstatus non-serdos atau bekerja di kampus swasta kecil. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah negara benar-benar memprioritaskan pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa?
Argumen Pemerintah yang Kontradiktif:
Menyoroti pernyataan menteri yang sering menyatakan bahwa peningkatan gaji guru dan dosen harus melibatkan partisipasi masyarakat, dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun argumen ini menjadi kontradiktif saat negara mampu mengalokasikan dana besar untuk honorarium komisaris yang tugas dan kontribusinya bagi masyarakat tidak selalu transparan dan terukur secara langsung.
Ketimpangan Kebijakan dan Prioritas:
Ini bukan sekadar masalah gaji, melainkan cermin dari arah kebijakan dan prioritas pemerintah. Di negara-negara maju, guru dan pendidik mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang tinggi karena mereka dianggap sebagai motor utama kemajuan bangsa. Ketimpangan ini menciptakan kesan bahwa posisi strategis di BUMN lebih dihargai dibandingkan profesi pendidik yang membangun masa depan generasi bangsa.
Implikasi Sosial dan Politik:
Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan demotivasi dalam profesi pendidikan, memperlebar jurang sosial, serta menciptakan persepsi negatif terhadap elite pemerintahan dan BUMN. Jika tidak segera dikoreksi, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin dalam.
Penutup dan Rekomendasi:
Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian, khususnya di sektor BUMN dan pendidikan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada tenaga pendidik sebagai investasi jangka panjang bangsa, bukan hanya retorika semata. Keterbukaan anggaran dan akuntabilitas dalam penentuan gaji pejabat publik harus diperkuat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.[]
*Penulis adalah Pemerhati Pendidikan dan Sosial asal Banda Aceh
