JAKARTA – Formasi kepengurusan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyedot perhatian publik. Penunjukan 26 tokoh nasional ke dalam dewan penasihat tersebut dinilai sarat kalkulasi taktis untuk mengonsolidasikan beragam faksi politik di tanah air.
Analisis tersebut diutarakan oleh Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, pada Selasa (6/10/2026).
Pernyataan ini menanggapi pelantikan resmi keanggotaan Wantimpres yang telah diselenggarakan di Istana Negara pada Jumat (2/10/2026) lalu.
Skala Lebih Gemuk Dibanding Era SBY dan Jokowi
Ali menggarisbawahi bahwa jumlah anggota Wantimpres saat ini melonjak drastis jika disandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.
Sepanjang masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo, institusi penasihat kepresidenan tersebut konsisten diisi oleh sembilan orang saja.
Kenaikan jumlah kursi hingga mencapai 26 figur dipandang sebagai langkah akomodatif kepala negara. Pola ini memadukan pembagian posisi bagi para pendukung setia sekaligus merangkul figur-figur kritis yang berpotensi memicu turbulensi politik di luar pemerintahan.
Menyatukan Kutub Politik Berbeda di Satu Meja
Sorotan utama tertuju pada perpaduan nama-nama yang selama ini dipersepsikan publik berada di kubu politik yang saling berseberangan.
Dalam struktur yang baru dikukuhkan, Pratikno dipercaya memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua, didampingi Muhammad Qodari selaku Sekretaris. Di sisi lain, jajaran anggota turut mengakomodasi pemikir kritis Rocky Gerung.
Pratikno dan Qodari selama ini lekat dengan lingkar kekuasaan Jokowi, sementara Rocky Gerung dikenal memiliki relasi kedekatan dengan Prabowo Subianto.
Mengendalikan Arah Wacana Kebijakan
Penyatuan dua kubu yang berbeda haluan dalam satu rumah kelembagaan dinilai memudahkan pemerintah memonitor sekaligus menyelaraskan dinamika pemikiran.
Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini memaparkan bahwa keberadaan Rocky Gerung beserta barisannya memiliki peran strategis.
Figur-figur tersebut dapat berfungsi mengawal dan mengarahkan perdebatan gagasan sebelum sebuah pertimbangan kebijakan diajukan langsung ke meja presiden.
Perpaduan Strategi ‘Appeasement’ dan ‘Containment’
Lebih jauh, peracikan komposisi yang majemuk dari latar belakang profesi, pengalaman politik, dan representasi agama ini dibaca sebagai langkah peredam ketegangan nasional.
Dengan mengunci berbagai elemen berpengaruh ke dalam sistem birokrasi, potensi friksi terbuka di luar pagar pemerintahan dapat diminimalkan.
Ali menyimpulkan langkah presiden ini mencerminkan penerapan strategi political appeasement untuk meredakan potensi konflik, yang dijalankan beriringan dengan mekanisme political containment guna mengendalikan pergerakan para tokoh kunci.[]
