BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons cepat isu miring yang tengah menerpa pucuk pimpinan di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dugaan kasus penganiayaan dan pelecehan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, saat ini telah masuk ke tahap investigasi resmi.
Proses pengusutan perkara ini tengah digarap secara serius oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Tim investigasi khusus telah dibentuk untuk memanggil sejumlah pihak terkait guna menggali keterangan dan mengonstruksi peristiwa tersebut secara utuh dan terang benderang.
Dedi Mulyadi memaparkan, ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada sosok Fajar Aldila. Guna menjaga keseimbangan informasi dan objektivitas, tim dari Inspektorat juga melakukan pemeriksaan silang (cross-examination) dengan memintai klarifikasi dari asisten pribadi hingga istri sang Wakil Bupati.
Langkah taktis ini diambil agar penyelesaian masalah didasarkan pada landasan hukum dan fakta yang kuat, bukan sekadar bersandar pada rumor atau asumsi yang bergulir liar di ruang publik.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang hanya berdasarkan opini atau desas-desus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kesimpulan akhir yang diambil nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum,” tegas Dedi.
Polemik ini bermula dari beredarnya informasi terkait dugaan tindakan kekerasan dan pelecehan yang dikabarkan melibatkan Fajar Aldila dengan seorang sekretaris pribadinya yang berinisial R. Kasus ini sontak menyita perhatian publik dan menuntut adanya transparansi dari pemerintah daerah.
Di tengah bergulirnya proses pemeriksaan, Gubernur Dedi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia meminta semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
“Tolong jangan dulu membangun opini atau narasi spekulatif sebelum tim investigasi merampungkan tugasnya dan menyampaikan hasil resminya,” pesan Dedi mewanti-wanti.
Menurut jadwal, proses investigasi dan pengumpulan data ini ditargetkan rampung pada pekan depan. Setelah seluruh keterangan dari para saksi dan pihak terkait terhimpun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mengumumkan hasil temuan tersebut secara transparan kepada publik.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jabar dalam menyelesaikan polemik pemerintahan secara objektif, serta memutus mata rantai penghakiman sepihak yang kerap muncul akibat informasi yang tidak utuh. Perkembangan nasib Wakil Bupati Sumedang kini sepenuhnya bergantung pada hasil final dari meja Inspektorat Jawa Barat.[]
