SEANTERONEWS.com – Membicarakan pengentasan kemiskinan di Aceh hari ini tidak bisa lagi menggunakan kacamata usang yang membiarkan setiap program berjalan secara sektoral. Kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang mustahil diselesaikan hanya oleh satu instansi atau satu jenis intervensi saja.
Dibutuhkan sinergi lintas sektor dengan satu arah tujuan yang jelas (one clear direction). Sebab, ketika pemerintah pusat berfokus pada gizi, pemerintah daerah memacu pertumbuhan, dan desa menggerakkan pemberdayaan, esensinya mereka berada di arena yang sama: menaikkan taraf hidup dan menekan risiko kemiskinan masyarakat.
Dalam konteks ini, Aceh sejatinya tengah dihadapkan pada momentum strategis. Terdapat dua kebijakan besar berskala nasional yang berpotensi menjadi pendobrak (game changer) jika diintegrasikan dengan cermat ke dalam cetak biru pembangunan Aceh, dari tingkat provinsi hingga ke level gampong (desa). Kedua kebijakan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Mengubah Belanja Publik Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal
Jika dilihat secara sekilas, MBG mungkin hanya dianggap sebagai program pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, dari kacamata ekonomi pembangunan, MBG adalah mesin pencipta permintaan massal (demand engine). Setiap harinya, program ini membutuhkan pasokan beras, telur, ikan, daging, hingga sayuran dalam skala raksasa dan reguler.
Pertanyaan kritisnya adalah: siapa yang akan memasok kebutuhan tersebut? Di sinilah Kopdes harus mengambil peran sentral, bukan sekadar sebagai lembaga administratif baru, melainkan sebagai mesin penyuplai lokal (local supply engine).
Kopdes dapat menjadi agregator yang mengonsolidasikan hasil panen petani kecil, tangkapan nelayan, dan produk UMKM pangan lokal untuk menyuplai dapur-dapur MBG. Dengan skema ini, anggaran negara yang dibelanjakan tidak akan menguap ke luar daerah melalui rantai distribusi raksasa, melainkan berputar dan menghidupkan urat nadi ekonomi gampong. Petani mendapat kepastian pasar, koperasi mendapat volume transaksi, dan masyarakat menikmati efek pengganda (multiplier effect) dari perputaran uang tersebut. Inilah wujud nyata dari ekonomi sirkular berbasis desa.
Tantangan Eksekusi: Menghubungkan Titik yang Terpisah
Meski konsepnya menjanjikan, realisasi di lapangan kerap terbentur penyakit klasik birokrasi: program yang berjalan di semesta masing-masing (parallel universe).
Sering kali data kemiskinan, data kapasitas petani, basis data UMKM, dan sistem kebutuhan pangan nasional tidak saling berbicara. Akibatnya, anggaran habis terserap namun dampaknya meleset dari sasaran. Oleh karena itu, sinkronisasi data dan kebijakan menjadi harga mati. Jangan sampai programnya berjalan, tetapi ekosistem ekonominya gagal terbentuk.
Jejak Panjang Penurunan Kemiskinan Aceh
Melihat rekam jejaknya, Aceh sebenarnya telah membuktikan kapasitasnya dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2006 berada di angka 28,28 persen (nasional 17,75 persen). Dua dekade berselang, pada Maret 2026, angka tersebut sukses ditekan menjadi 12,34 persen (nasional 8,07 persen).
Artinya, Aceh berhasil memangkas kemiskinan hingga 15,94 poin persentase, jauh melampaui capaian penurunan nasional yang berada di angka 9,68 poin. Meski sempat fluktuatif akibat pandemi—naik menjadi 14,45 persen (2023), lalu turun bertahap hingga menyentuh 12,22 persen (September 2025), dan sedikit terkoreksi ke 12,34 persen pada Maret 2026 tren jangka panjang Aceh tetap menunjukkan kurva yang positif.
Kendati demikian, masih ada selisih (gap) sebesar 4,27 poin dengan angka nasional. Tantangan Aceh saat ini tidak lagi sekadar menurunkan angka statistik, tetapi membangun resiliensi. Masyarakat yang baru saja mentas dari garis kemiskinan harus dilindungi agar tidak mudah jatuh miskin kembali akibat guncangan harga, gagal panen, atau bencana.
Fokus strategi kini harus bergeser dari sekadar pengurangan kemiskinan (poverty reduction) menuju ketahanan dan mobilitas ekonomi (poverty resilience and economic mobility). Solusinya adalah membenahi sektor hulu. Petani dan nelayan tidak boleh lagi hanya menjadi penerima harga (price taker), melainkan harus memiliki nilai tambah dan akses pasar yang kuat.
Optimalisasi Otsus: Membangun Sistem, Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran
Di sinilah Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh memegang peranan krusial sebagai pendorong kapasitas fiskal strategis (strategic fiscal booster). Menjelang berakhirnya skema Otsus saat ini pada tahun 2027, paradigma penggunaannya harus naik kelas.
Dana Otsus tidak boleh hanya dipandang sebagai ketersediaan uang semata. Anggaran ini harus diarahkan untuk membangun infrastruktur pendukung ekosistem MBG dan Kopdes seperti pembangunan jalan produksi, irigasi, fasilitas penyimpanan pendingin (cold storage), sentra pengolahan hasil panen, hingga digitalisasi pemasaran desa. Prinsip ke depan harus jelas: kualitas belanja yang lebih baik demi hasil yang lebih nyata (better spending, better outcome).
Sinergi “SEPorsi Kebijakan”
Bayangkan lanskap Aceh pada 2026–2027: Dapur MBG memiliki rantai pasok lokal yang jelas, Kopdes memimpin konsolidasi produksi, dan Pemda memetakan komoditas dengan presisi. Pemuda desa tak lagi eksodus mencari kerja, melainkan menjadi manajer koperasi, ahli pemasaran digital, hingga spesialis logistik pangan.
Inilah wujud nyata dari konsep “SEPorsi Kebijakan”. Pusat menyiramkan program MBG dan perlindungan sosial; Provinsi menyiapkan regulasi, data, dan infrastruktur dari dana Otsus; Kabupaten/Kota memetakan sentra produksi; dan Desa bertindak sebagai arena eksekusi.
Aceh telah bergerak maju. Kini saatnya menaikkan level permainan: dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan dampak yang bermuara langsung di meja makan keluarga. Sebab pada akhirnya, kunci utama kemakmuran bukanlah sekadar besarnya anggaran, melainkan konektivitas sistem dan eksekusi yang berpihak pada rakyat.[]
Sumber: POTRET
