SEANTERONEWS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan strategis dengan International Labour Organization (ILO). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan nasional tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan lanskap dunia kerja akibat disrupsi teknologi, pergeseran demografi, dan dinamika ekonomi global.
Pesan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat menyampaikan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO yang merupakan bagian dari rangkaian Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Indah Anggoro Putri menekankan bahwa kompleksitas tantangan di pasar kerja saat ini tidak bisa direspons secara parsial melalui kebijakan sektoral semata. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan negara-negara di kawasan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh.
“Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional,” ujar Indah.
Fondasi Kerja Sama dan Perluasan Cakupan
Hubungan bilateral antara Indonesia dan ILO telah terjalin lama dan menghasilkan berbagai program konkret, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selama periode 2022–2026, kerja sama ini fokus pada pelatihan teknis, seperti Public Employment Services (PES) dan program Start and Improve Your Business (SIYB). Selain itu, ILO juga berperan aktif mendukung agenda strategis ketenagakerjaan di lingkup ASEAN.
Berdasarkan pengalaman positif tersebut, Indonesia membuka ruang lebar untuk memperluas cakupan kerja sama pada periode mendatang. Kemnaker menyambut baik inisiatif pertukaran pengetahuan yang lebih intensif serta dialog kebijakan yang mendalam untuk menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” tambah Indah.
Fokus Sektor Perikanan dan Kerja Sama Regional
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia secara khusus menyoroti pentingnya implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indah menegaskan bahwa ratifikasi hanyalah langkah awal, dan yang terpenting adalah penguatan implementasi di lapangan.
Perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan, khususnya awak kapal perikanan, dinilai memerlukan perhatian khusus mencakup tata kelola yang baik, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan yang ketat, pemenuhan hak dasar, hingga akses terhadap jaminan sosial. Hal ini mengingat karakteristik sektor perikanan yang memiliki risiko dan kondisi kerja berbeda dibandingkan sektor lainnya.
Lebih jauh, Indonesia juga membawa pesan mengenai urgensi memperkuat kerja sama ASEAN-ILO agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan spesifik tiap negara anggota. Menurut Indonesia, program regional harus diarahkan pada hasil yang terukur dan relevan dengan kondisi riil ketenagakerjaan di masing-masing negara.
Di tengah percepatan transformasi ekonomi dan teknologi, kebijakan ketenagakerjaan dituntut mampu mengantisipasi munculnya jenis pekerjaan baru dan perubahan kebutuhan kompetensi. Sinergi antara Kemnaker, ILO, dan ASEAN diharapkan mampu membangun pasar kerja yang kompetitif, inklusif, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan tanpa mengesampingkan hak dan perlindungan pekerja.[]
