PIDIE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi garda terdepan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan gizi anak bangsa kini tengah menjadi sorotan di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh. Meski pemerintah pusat telah menetapkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di 14 desa dan 12 satuan pendidikan di wilayah tersebut masih menanti kepastian manfaat program.
Sejumlah sekolah, seperti RA Nurul Islami Aron, SD Negeri Pasie Lhok, hingga SMK Al Aziziyah Reung-Reung, tercatat dalam daftar lembaga pendidikan yang belum tersentuh distribusi MBG. Kondisi ini memicu tanya besar bagi warga setempat, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menegaskan fokus intervensi pada wilayah prioritas dan kelompok rentan (3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
Bagi masyarakat Kecamatan Kembang Tanjong, pertanyaan yang muncul kini sangat sederhana: jika wilayah yang membutuhkan perhatian justru menjadi prioritas, mengapa manfaat program belum juga sampai ke tangan mereka?
“Kami tidak menolak program ini, justru sangat berharap. Namun, ada kesenjangan yang kami rasakan antara apa yang disampaikan pemerintah pusat di Jakarta dengan apa yang terjadi di desa kami,” ujar salah satu perwakilan warga.
Banyak pihak menduga adanya hambatan teknis yang menghambat distribusi, mulai dari pendataan yang belum akurat, kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga koordinasi yang terputus antara pusat dan daerah.
Merespons keresahan warga, BGN Aceh dan Koordinator BGN Kabupaten Pidie didesak untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat membutuhkan jawaban konkret mengenai status 14 desa dan 12 sekolah yang hingga kini masih berada dalam daftar tunggu.
Publik menuntut transparansi terkait:
Pemetaan Sasaran: Apakah wilayah tersebut sudah masuk dalam basis data prioritas BGN?
Hambatan Distribusi: Apa kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan di lapangan?
Jadwal Pasti: Kapan tepatnya manfaat program MBG dapat mulai dinikmati oleh siswa dan kelompok rentan di Kembang Tanjong?
Bagi masyarakat Kembang Tanjong, program MBG adalah harapan untuk menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih produktif. Mereka menegaskan bahwa program sebesar ini tidak boleh hanya berhenti sebagai “proyek di atas meja” atau terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Jika alasannya adalah masalah pendataan, masyarakat mendesak segera dilakukan validasi ulang. Jika masalahnya adalah kapasitas dapur (dapur umum), pemerintah diminta mencari solusi alternatif yang efektif. Rakyat tidak ingin terus melihat berita keberhasilan program di daerah lain, sementara di wilayah mereka sendiri anak-anak masih menunggu janji yang belum terpenuhi.
Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis bukan diukur dari seberapa banyak dapur yang diresmikan, melainkan dari sejauh mana nutrisi anak-anak di wilayah prioritas benar-benar terpenuhi. Masyarakat Kembang Tanjong kini menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar instruksi pusat dapat segera diterjemahkan menjadi sepiring makanan bergizi di meja makan anak-anak desa mereka.
