KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara resmi meminta perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto terkait persoalan investasi Federal Land Development Authority (Felda) di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi menyusul sengketa hukum yang melibatkan anak usaha Felda, FIC Properties Sdn Bhd, di PT Eagle High Plantations Tbk (EHP).
Langkah diplomasi ini diambil karena besarnya potensi kerugian finansial yang dihadapi lembaga pembangunan tanah Malaysia tersebut. Jika tidak diselesaikan melalui jalur kebijakan atau hukum yang tepat, Felda dikhawatirkan dapat kehilangan dana hingga 2,5 miliar ringgit atau setara Rp10,9 triliun. Saat ini, nilai aset yang diproyeksikan dapat dipulihkan hanya berada di kisaran 200 juta ringgit atau Rp876 miliar.
Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kasus ini merupakan contoh dari pengelolaan investasi masa lalu yang dinilai kurang optimal. Ia berharap seluruh jajaran manajemen Felda saat ini memahami kompleksitas persoalan yang diwariskan, sekaligus menyadari betapa beratnya proses pemulihan aset yang kini sedang berproses di pengadilan Indonesia.
“Saya telah menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto meminta perhatian beliau untuk menindaklanjuti masalah ini. Saya ingin manajemen memahami betapa sulitnya proses pemulihan ini, dan ini bukan disebabkan oleh kinerja manajer saat ini,” ujar Anwar dalam pernyataannya, Minggu (23/8/2026).
Permasalahan ini berakar pada transaksi Desember 2016, ketika FIC Properties membeli saham PT Eagle High Plantations Tbk senilai 504,5 juta dolar AS atau sekitar Rp8,9 triliun (dengan kurs saat itu). Sejak awal, akuisisi tersebut menuai kritik keras karena nilai transaksi dianggap jauh melampaui harga pasar saham perusahaan tersebut.
Investasi yang awalnya diharapkan menjadi langkah ekspansi strategis bagi Felda tersebut, justru terjebak dalam proses hukum yang panjang dan rumit di Indonesia. Selama bertahun-tahun, nilai investasi tersebut terus menjadi sorotan di parlemen Malaysia sebagai salah satu kerugian negara yang signifikan.
Dukungan dari Presiden Prabowo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Bagi Malaysia, keterlibatan Prabowo dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk melindungi kepentingan negara di Indonesia. Sementara bagi Indonesia, penyelesaian sengketa investasi ini juga menjadi perhatian dalam menjaga iklim investasi dan hubungan bilateral yang harmonis dengan Malaysia.
Pemerintah Indonesia diperkirakan akan menelaah kasus ini lebih lanjut, mengingat status hukum perkara tersebut kini tengah berproses di pengadilan Indonesia. Sinergi antara Putrajaya dan Jakarta dalam menyikapi persoalan korporasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil bagi seluruh pihak tanpa mengganggu hubungan diplomatik yang selama ini terjalin erat.[]
