SEANTERONEWS.com – Pagi itu, suasana di Markas BEM UI, Depok, seharusnya dipenuhi semangat. Ratusan mahasiswa telah bersiap dengan atribut aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka di Bundaran HI. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah anomali: 24 bus Kopaja yang telah dipesan untuk mengangkut massa batal berangkat secara serentak.
Alasannya klise namun tragis: sopir bus mendapatkan ancaman pemecatan jika berani mengangkut demonstran. Cerita ini bukan sekadar insiden logistik, melainkan potret nyata bagaimana “efek gentar” (chilling effect) kini bekerja secara terstruktur untuk melumpuhkan akar mobilisasi demokrasi kita.
Anatomi Intimidasi di Akar Rumput
Sejak era reformasi 1998, bus kota dan truk adalah ikon pergerakan massa. Ketika jantung mobilisasi ini diserang, maka gerakan sipil akan melambat. Pola yang terjadi pada sopir bus dan mahasiswa BEM UI adalah bentuk intimidasi berlapis yang sangat berbahaya.
Di satu sisi, ada intimidasi ekonomi: sopir diancam kehilangan nafkah harian, sementara mahasiswa diancam pencabutan beasiswa KIP-K. Di sisi lain, ada intimidasi struktural yang menggunakan otoritas kampus dan perusahaan bus sebagai alat penekan. Ini adalah metode yang sangat efisien karena sulit dilacak secara fisik namun sangat efektif menanamkan ketakutan.
Ketika seorang mahasiswa rantau harus memilih antara prinsip idealisme dan keberlangsungan studinya, atau seorang sopir harus memilih antara nurani dan piring nasi keluarganya, maka demokrasi kita sedang dipaksa menelan pil pahit. Kita sedang menyaksikan upaya sistematis untuk memutus rantai partisipasi publik dari akarnya.
Demokrasi yang “Sakit”
Data lembaga kredibel seperti V-Dem Institute dan Economist Intelligence Unit telah memberi sinyal bahwa Indonesia tengah mengalami democratic backsliding (kemunduran demokrasi). Label “otokrasi elektoral” atau “demokrasi cacat” bukanlah sekadar istilah akademis, melainkan realitas di mana kebebasan sipil, pers, dan ruang partisipasi masyarakat terus menyusut.
Fenomena pembungkaman ini tidak terjadi melalui kekerasan fisik yang frontal, melainkan melalui ancaman halus namun mematikan. Ketika kritik dianggap sebagai tindakan “musuh negara” dan aktivis mahasiswa dipanggil aparat tanpa alasan yang jelas, maka ruang dialog di republik ini sedang dalam bahaya.
Bahaya Stigmatisasi “Anarkis”
Selain intimidasi langsung, terdapat pula serangan narasi di media sosial. Pelabelan mahasiswa sebagai “provokator” atau “tidak patriotik” merupakan upaya untuk menghilangkan simpati publik. Strategi ini sangat licik: jika publik sudah tidak lagi menaruh simpati, maka tindakan represif terhadap mahasiswa akan dianggap “wajar” oleh sebagian masyarakat.
Kita harus waspada. Apa yang menimpa sopir bus dan mahasiswa hari ini adalah “uji coba”. Jika masyarakat bergeming dan menganggap ini hal biasa, pola ini akan meluas ke kelompok lain buruh, petani, nelayan, hingga ibu-ibu yang memprotes harga kebutuhan pokok. Hari ini mereka ditekan, esok giliran kita.
Menyelamatkan Demokrasi dari Sikap Diam
Kedaulatan rakyat tidak akan bisa diwakili jika rakyatnya sendiri takut untuk bersuara. Memperkuat perlindungan bagi aktivis sipil, jurnalis, dan mahasiswa adalah mutlak diperlukan. Kita membutuhkan mekanisme perlindungan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki taring hukum untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan kita harus diubah. Ia tidak boleh lagi kering dan dogmatis. Siswa dan mahasiswa harus diajarkan bahwa hak berpendapat adalah hak asasi yang dijamin konstitusi, bukan anugerah yang bisa ditarik-ulur oleh penguasa.
Demokrasi tidak akan mati karena tembakan senjata, ia sering kali mati diam-diam dalam keheningan saat orang-orang baik memilih untuk tidak peduli. Jangan biarkan generasi mendatang membaca catatan sejarah bahwa kita adalah saksi bisu yang diam saat pondasi kebebasan dicabik-cabik. Jika kita masih meyakini Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka bersuara meskipun dalam situasi yang paling sulit adalah kewajiban moral yang tak bisa ditunda.[]
Sumber: POTRET.
