JANTHO — Kawasan Saree di Kecamatan Lembah Seulawah, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat perbelanjaan oleh-oleh dan lokasi persinggahan utama di jalur lintas Banda Aceh–Medan, kini dinilai terus mengalami kemunduran ekonomi. Meredupnya denyut perniagaan di kawasan tersebut bahkan memaksa sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gulung tikar.
Kondisi memprihatinkan ini mendapat perhatian khusus dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK T.A. 2025 di Kota Jantho, Rabu (19/8/2026).
Juru Bicara Gabungan Fraksi Demokrat, PDA, dan Gelora, A Sabur, menegaskan bahwa Saree saat ini terkesan seperti kawasan yang “mati suri” dan membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah.
“Aktivitas perdagangan di Saree tak lagi bergeliat seperti dulu. Banyak pelaku UMKM lokal yang terdesak hingga terpaksa menutup usahanya. Pemerintah daerah harus hadir dan tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa kejelasan arah pemulihan,” lugas A Sabur di hadapan forum rapat.
Minta Pemkab Susun Roadmap Kebangkitan Kawasan
Guna menyelamatkan perekonomian warga lokal, legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar agar segera merancang peta jalan (roadmap) pemulihan ekonomi Saree secara menyeluruh, baik untuk target jangka pendek maupun jangka panjang.
-
Strategi Jangka Pendek: Pemkab diminta segera turun ke lapangan untuk memetakan kondisi riil UMKM, mengidentifikasi akar penyebab penurunan omzet pedagang, serta memberikan fasilitas bantuan dan pendampingan usaha secara langsung.
-
Strategi Jangka Panjang: Menyusun desain kawasan terpadu yang memanfaatkan posisi strategis Saree untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata komersial dan agrowisata yang berkelanjutan.
“Jangan sampai kita hanya bernostalgia melihat Saree sebagai kawasan yang pernah jaya di masa lalu, tanpa memiliki konsep matang bagaimana membangkitkannya kembali di masa depan,” tambah A Sabur.
Pembenahan Berbasis Penguatan Ekonomi, Bukan Sekadar Fisik
Fraksi gabungan menekankan bahwa program revitalisasi Saree tidak boleh sebatas pengerjaan proyek fisik atau penataan tata ruang semata. Inti dari pemulihan kawasan terletak pada penguatan sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi rantai penggerak utama di Saree.
Pemkab Aceh Besar didorong untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan—mulai dari asosiasi pedagang, masyarakat setempat, hingga pelaku dunia usaha—dalam merumuskan skema revitalisasi yang inklusif. Dengan integrasi antara penataan kawasan, pemberdayaan UMKM, dan promosi pariwisata, Saree diharapkan mampu bangkit kembali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif di Tanah Rencong.
