JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi melakukan transformasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Langkah ini diwujudkan melalui pembaruan sistem pelatihan bagi para pejabat fungsional ketenagakerjaan yang kini mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi (competency-based training).
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa perubahan pola pelatihan ini merupakan strategi krusial untuk mencetak aparatur yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika dunia kerja yang terus berkembang.
“Pejabat fungsional adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Kualitas layanan di sektor pengawasan, hubungan industrial, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan K3, sangat bergantung pada kompetensi mereka,” ujar Cris saat membuka Sosialisasi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional secara virtual, Selasa (14/7/2026).
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Kemnaker kini menerapkan metode Massive Open Online Course (MOOC). Melalui platform digital ini, peserta dapat mengakses materi konseptual secara mandiri. Sementara itu, sesi tatap muka dirancang lebih intensif dengan fokus pada praktik lapangan, studi kasus, dan simulasi agar pembelajaran menjadi jauh lebih aplikatif.
Tak hanya itu, sistem baru ini juga mewajibkan on the job training (OJT). Proses ini memungkinkan peserta mempraktikkan langsung ilmu yang didapat di unit kerja masing-masing, sehingga terjadi integrasi yang mulus antara teori dan realita di lapangan.
Cris menepis anggapan bahwa penyederhanaan durasi pelatihan akan menurunkan kualitas. Menurutnya, pendekatan ini justru membuat pengembangan kompetensi lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi masa kini.
Transformasi ini merupakan bagian integral dari pengembangan Kemnaker Corporate University, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan peningkatan kapasitas aparatur di seluruh Indonesia.
Mengingat tingginya antusiasme, yakni mencapai 2.600 usulan calon peserta dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sistem ini menjadi jawaban atas kebutuhan pelatihan yang masif namun tetap berkualitas.
“Pelatihan kini bukan lagi sekadar kegiatan rutin di ruang kelas, melainkan proses belajar berkelanjutan yang melekat pada lingkungan kerja. Keberhasilan sistem ini tentu membutuhkan komitmen peserta, dukungan pimpinan unit kerja, serta pendampingan dari para mentor yang mumpuni,” pungkas Cris.
Dengan langkah ini, Kemnaker optimistis dapat membangun ekosistem kerja yang lebih kompeten dan siap menjawab tantangan ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun global.
