JAKARTA – Peluncuran program mandatori Biosolar B50 secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar kebijakan ketahanan energi biasa, melainkan sebuah manuver strategis yang mampu memperkokoh posisi Indonesia di kancah geopolitik global.
Peresmian program monumental ini telah dilangsungkan di SPBU Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026) lalu. Kehadiran program ini sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara pelopor pertama di dunia yang secara resmi menerapkan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) kelapa sawit sebesar 50 persen ke dalam minyak solar secara nasional.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, memaparkan bahwa kebijakan berani ini memiliki implikasi strategis yang jauh lebih luas ketimbang sekadar pemulihan aspek perekonomian sektoral.
“B50 menunjukkan Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian energi Indonesia. Dalam perspektif intelijen strategis, negara yang mampu mengendalikan pasokan energinya akan memiliki daya tahan nasional yang jauh lebih kuat menghadapi tekanan eksternal,” urai Amir dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (15/7/2026).
Menurut pandangan Amir, komoditas energi kini telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen pertahanan utama dalam perebutan pengaruh antarnegara di abad ke-21.
Gejolak konflik internasional belakangan in mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga peningkatan eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi bukti nyata bahwa ketergantungan ekstrem pada impor migas membuat suatu negara rentan terhadap ancaman fluktuasi harga, embargo, hingga intervensi politik dari negara penyuplai.
Melalui percepatan hilirisasi kelapa sawit domestik menjadi bahan bakar B50, Indonesia dinilai secara sadar tengah menutup salah satu celah kerawanan kedaulatan energinya.
“Indonesia sedang mengurangi salah satu titik kerawanannya. Ketika ketergantungan impor solar ditekan melalui biodiesel berbasis sawit domestik, maka ruang intervensi dari luar otomatis ikut mengecil,” tambah Amir.
Langkah taktis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, melainkan juga menyehatkan fiskal negara secara komprehensif.
Implementasi penuh B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara dalam jumlah fantastis, yakni sekitar Rp170 triliun per tahun. Di samping itu, program hilirisasi ini sekaligus dapat menghentikan ketergantungan impor bahan bakar solar nasional yang sebelumnya menyentuh angka 3 hingga 4 juta kiloliter per tahun.[]
