SEANTERONEWS.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menginstruksikan seluruh barang subsidi pemerintah wajib disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi rakyat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan mencegah terjadinya praktik penyelewengan.
Perintah tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato utamanya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7/2026).
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan (secara bebas). Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” ujar Prabowo di hadapan ribuan insan koperasi yang hadir.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjabarkan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya akan berfungsi sebagai penyalur subsidi. Ke depan, Kopdes diproyeksikan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dan mandiri.
Koperasi ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga infrastruktur logistik yang memadai seperti gudang dan ruang pendingin (cold storage).
“Akan ada logistik desa. Akan ada gudang. Akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak, dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” imbuh Presiden.
Keyakinan Prabowo terhadap peran vital koperasi sebagai instrumen utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat lapisan bawah bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, koperasi adalah soko guru perekonomian yang paling relevan untuk menjaga kesejahteraan rakyat kecil.
“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” tegasnya.
Pemerintah optimistis, keberadaan Kopdes Merah Putih akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian perdesaan. Berdasarkan proyeksi pemerintah, kebijakan ini mampu menggerakkan perputaran dana di tingkat desa hingga mencapai Rp223 triliun per tahun. Selain itu, pendapatan para petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan meningkat hingga Rp202 triliun.
Di samping pemberdayaan koperasi, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem logistik nasional agar proses distribusi barang menjadi lebih efisien dan menekan biaya tinggi.
“Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan bersihkan, kita akan membuat lebih efisien,” pungkas Presiden.[]
