SEANTERONEWS.com – Sentimen pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi yang digerakkan oleh aliansi negara berkembang BRICS kini terbukti bukan lagi sekadar wacana hampa. Ekonom terkemuka asal Inggris yang pertama kali mencetuskan istilah “BRIC” sekitar 25 tahun lalu, Jim O’Neill, secara mengejutkan mengubah pandangannya dan mengakui bahwa memudarnya hegemoni mata uang greenback kini sudah di depan mata.
Dalam wawancara eksklusif bersama Reuters, mantan Kepala Ekonom Goldman Sachs tersebut memaparkan bahwa lompatan teknologi sistem pembayaran digital dalam beberapa waktu terakhir menjadi katalis utama yang merombak tatanan finansial global secara radikal.
O’Neill menceritakan kembali skeptisismenya di masa lalu. Hingga pertengahan tahun lalu, ia termasuk salah satu pakar yang paling meragukan ambisi blok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dalam menggoyang dominasi moneter AS yang telah mencengkeram dunia sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada era 1970-an.
“Sekitar 18 bulan lalu, jika Anda bertanya kepada saya soal ini, saya akan menyebutnya sebagai sebuah fantasi. Ide bahwa negara-negara BRICS dapat menciptakan instrumen keuangan alternatif terdengar sangat sulit diwujudkan,” aku O’Neill secara terbuka.
Namun, pesatnya integrasi teknologi keuangan saat ini membuatnya mulai meragukan apakah dolar AS dapat mempertahankan posisi puncaknya selamanya. “Siapa yang benar-benar tahu akan seperti apa sistem moneter kita di masa depan nanti?” imbuhnya.
Jalur Pintas Teknologi Pembayaran
Meskipun perbedaan kepentingan politik dan ekonomi kerap menghambat negara-negara BRICS dalam menyatukan visi, aliansi ini dinilai berhasil menemukan jalan pintas yang cerdas melalui pemanfaatan infrastruktur pembayaran digital. Alih-alih merumuskan satu mata uang tunggal baru yang rumit secara birokrasi, blok BRICS+ kini berfokus pada pengembangan platform terintegrasi seperti BRICS Pay.
Langkah ini diperkuat dengan mengoneksikan jaringan pembayaran instan domestik yang sudah sukses di masing-masing negara anggota, seperti UPI milik India, CIPS milik China, serta PIX dari Brasil. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dari Indonesia serta eksplorasi Mata Unag Digital Bank Sentral (CBDC) juga turut diperhitungkan dalam mempermudah transaksi dagang lintas batas negara tanpa perlu bergantung pada jalur perbankan barat.
Kini, aliansi ini telah bermutasi menjadi BRICS+, sebuah platform raksasa yang merepresentasikan suara negara-negara di wilayah Global South (Belahan Bumi Selatan). Anggota baru seperti Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Ethiopia, dan Iran kini telah masuk dalam lingkaran utama, diikuti dengan sinyal ketertarikan dari Indonesia.
Kekhawatiran di Washington
Menguatnya posisi tawar BRICS+ bahkan mulai memantik kekhawatiran di kalangan pengambil kebijakan di Washington. O’Neill bahkan berseloroh tentang perubahan sikap politik yang sangat drastis di Amerika Serikat terkait keberadaan aliansi ini.
“Saya sering bercanda bahwa tidak ada satu pun Presiden AS dalam 25 tahun terakhir yang pernah menyebut kata BRICS, tetapi sekarang, Donald Trump justru tidak bisa berhenti membicarakannya,” kelakar O’Neill.
Merespons pergeseran geopolitik dan ekonomi global ini, O’Neill bersama Gemma Cheng’er Deng mendirikan “BRICS+ Thinking”, sebuah lembaga kebijakan nirlaba yang didanai secara mandiri. Lembaga ini dibentuk untuk merilis indeks pertumbuhan ekonomi serta menjembatani kolaborasi konstruktif antara negara-negara Barat dengan blok BRICS+.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya benturan ekonomi yang destruktif, sekaligus merumuskan solusi global atas isu kecerdasan buatan (AI), penanganan perubahan iklim, hingga transisi energi.[]
