SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengambil langkah strategis untuk menata ulang arah kebijakan Program Magang Nasional (MagangHub). Langkah ini dilakukan guna memastikan program magang berjalan lebih berkualitas, terstandarisasi, dan mampu menjawab kebutuhan dinamis dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Komitmen bersama ini mengemuka dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, disepakati sejumlah poin krusial yang menjadi landasan pembenahan tata kelola MagangHub yang akan dimulai secara efektif pada tahun 2026.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun ekosistem magang yang transparan, profesional, dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand-driven). Pembenahan ini dinilai mendesak untuk dilakukan agar program magang tidak sekadar menjadi aktivitas administratif, melainkan wahana efektif dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap saing.
“Kami akan memperkuat tata kelola MagangHub secara menyeluruh. Mulai dari penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, standarisasi kualitas mentor di perusahaan, hingga evaluasi berkala terhadap seluruh perusahaan penyelenggara magang,” ujar Yassierli.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memperketat fungsi pengawasan dan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak setiap peserta magang terlindungi, memastikan mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, serta bekerja di lingkungan yang sesuai dengan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Integrasi dengan Sertifikasi Kompetensi Nasional
Salah satu poin fundamental dalam penataan ulang ini adalah integrasi MagangHub dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional yang dikoordinasikan oleh BNSP. Skema ini dirancang untuk memberikan nilai tambah (added value) bagi para peserta.
Dengan integrasi tersebut, setelah menyelesaikan program, peserta tidak hanya mengantongi pengalaman kerja lapangan, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Kepemilikan sertifikat ini diharapkan menjadi “tiket” berharga bagi lulusan magang saat memasuki bursa kerja yang kompetitif.
“Sertifikasi melalui BNSP ini sangat krusial. Tujuannya agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terukur, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat melamar pekerjaan,” imbuh Yassierli.
Perluasan Akses dan Kolaborasi
Selain peningkatan kualitas, Komisi IX DPR RI dan Kemnaker juga menyepakati perlunya memperluas cakupan penyelenggaraan MagangHub. Pemerintah menargetkan untuk membuka lebih banyak sektor industri sebagai mitra dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan.
Penguatan program MagangHub merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan (mismatch) antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri.
Keberhasilan transformasi program ini bersandar pada kolaborasi pentahelix yang solid. Pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, BNSP, dunia usaha, serta perguruan tinggi diharapkan dapat bersinergi untuk melahirkan lulusan magang yang unggul, adaptif, dan siap memasuki pasar kerja nasional maupun global.[]
