MEDAN – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengambil langkah taktis dalam membongkar dugaan penyelewengan keuangan negara di sektor kesehatan. Aparat penegak hukum melakukan penggeledahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pirngadi Medan guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa bersumber dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Tindakan penggeledahan tersebut dilancarkan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan setelah mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup untuk mengendus penyimpangan tata kelola keuangan [5]. Upaya penertiban ini merujuk langsung pada Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Prin-187/L.2.10/Fd.2/06/2026 yang diterbitkan pada 25 Juni 2026 lalu.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korps adhyaksa mensinyalir adanya keterlibatan beberapa oknum internal di lingkungan RSUD Dr. Pirngadi Medan. Pihak-pihak tersebut diduga kuat berperan, baik secara langsung maupun bersama-sama, dalam menyalahgunakan wewenang pengelolaan anggaran BLUD untuk kepentingan yang melanggar hukum.
Sepanjang proses penggeledahan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut, tim pidsus menyita sejumlah dokumen administratif penting serta berbagai barang bukti lain yang dinilai memiliki sangkut paut langsung dengan perkara. Seluruh dokumen sitaan ini selanjutnya akan dianalisis secara mendalam guna memperkuat konstruksi hukum serta melengkapi alat bukti yang dibutuhkan penyidik.
Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di rumah sakit plat merah ini telah memasuki babak krusial. Fokus penyidik saat ini diarahkan pada penguatan pembuktian, memperjelas pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat, serta mengamankan berbagai dokumen transaksi yang dinilai bernilai strategis bagi jalannya penyidikan.
Penyidikan juga terus dikembangkan secara dinamis guna menelusuri secara utuh seluruh mekanisme pengadaan barang, tata kelola penggunaan anggaran, serta mengendus potensi keterlibatan aktor intelektual lain yang turut bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan anggaran ini.
Kejari Medan memastikan bahwa seluruh rangkaian penegakan hukum dalam perkara ini berjalan secara profesional, objektif, dan berlandaskan pada koridor perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami seluruh barang bukti yang terkumpul sebelum menentukan kelanjutan langkah hukum berikutnya terhadap pihak-pihak terkait.[]
