SEANTERONEWS.com – Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Banten Tahun Ajaran 2026/2027 dinilai masih menyisakan sejumlah kendala serius. Lembaga swadaya Garda Tipikor Indonesia (GTI) mengungkap sejumlah temuan lapangan yang berpotensi mencederai prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan keadilan bagi para calon peserta didik baru.
Berdasarkan hasil pengawasan independen serta aduan yang diterima dari masyarakat, GTI merumuskan empat persoalan utama yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh oleh jajaran Pemerintah Provinsi Banten bersama panitia pelaksana SPMB daerah.
Masalah Administratif Jalur Afirmasi
Sekretaris Jenderal GTI, Deri Hartono, menjabarkan bahwa masalah pertama terletak pada jalur afirmasi yang ditujukan bagi calon siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu. Sistem integrasi data antara SPMB Banten dengan basis data Kementerian Sosial secara otomatis menolak pendaftaran jika data tingkat kesejahteraan ekonomi (Desil) calon siswa tidak tercantum. Penolakan tetap terjadi sekalipun calon siswa tersebut memegang kartu aktif Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima aktif Program Indonesia Pintar (PIP).
“Kami menemukan fakta lapangan di mana keluarga pemegang aktif KIP atau PIP gagal mendaftar hanya karena data desil mereka tidak terbaca oleh sistem. Padahal, kepemilikan kartu-kartu tersebut merupakan bukti resmi pengakuan negara terhadap kondisi ekonomi keluarga mereka,” ungkap Deri pada Rabu (1/7/2026). Hal ini dinilai merugikan hak-hak calon siswa miskin akibat ketidaksiapan sinkronisasi data antarlembaga.
Celah Standar Ganda Jalur Prestasi
Masalah kedua berkaitan dengan jalur prestasi akademik yang rentan terhadap penyimpangan administrasi. Pada saat tahap prapendaftaran dimulai, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum resmi diterbitkan. Akibatnya, peserta diwajibkan mengunggah dokumen hasil tes secara manual saat proses pendaftaran berlangsung.
GTI menyayangkan adanya standar ganda sistem; di satu sisi jalur afirmasi dikunci secara ketat lewat otomatisasi basis data, namun jalur prestasi justru memberikan kelonggaran pengunggahan berkas secara manual yang berpotensi memicu risiko manipulasi dokumen jika proses verifikasi tidak dilakukan secara ketat.
Kurangnya Transparansi Pelimpahan Kuota
Persoalan ketiga menyoroti akuntabilitas mekanisme pengalihan atau pelimpahan kuota sisa pendaftaran. Petunjuk teknis memang memperbolehkan kuota yang tidak terpenuhi pada satu jalur seleksi dialihkan ke kategori jalur lain. Kendati demikian, sistem pengumuman hasil kelulusan dinilai belum transparan karena tidak memperinci nama peserta mana saja yang lolos lewat jalur pelimpahan kuota tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui status kelulusan setiap anak secara detail, termasuk apakah mereka dinyatakan lolos lewat jalur murni pilihan awal atau karena hasil pelimpahan kuota jalur lain,” tutur Deri. Keterbukaan informasi ini krusial agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.
Minimnya Ruang Pengawasan Publik
Sorotan terakhir mengarah pada absennya sistem pemantauan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas. Publik dinilai tidak memiliki sarana mandiri untuk memantau pergerakan nilai, peringkat, serta status kelulusan pendaftar secara waktu nyata (real-time).
GTI mendorong pemerintah daerah untuk membangun dasbor publik yang memuat data seleksi secara transparan guna meminimalisir kecurigaan publik dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan SPMB.
Atas berbagai catatan kritis tersebut, GTI meminta Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan pembenahan sistemik secara dini pada pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 demi menjamin keadilan sosial dan keandalan tata kelola birokrasi pendidikan di wilayah Banten.
