SEANTERONEWS.com – Wacana pengguliran “Reformasi Jilid 2″ yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah dinilai kurang tepat. Tuntutan politis tersebut dipandang tidak memberikan jalan keluar konkret bagi pemulihan kondisi ekonomi makro saat ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengemukakan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah serta koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak dapat serta-merta diatasi dengan desakan politik di jalanan.
“Kinerja mata uang garuda tidak akan membaik hanya dengan ancaman sosiopolitis. Rupiah akan kembali bertenaga apabila didukung oleh tingkat kepercayaan pelaku pasar, stabilitas politik dalam negeri, serta konsistensi kebijakan fiskal yang disiplin,” ujar Ayip, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, menyuarakan ancaman gerakan reformasi baru sebagai respons atas pelemahan nilai tukar justru berisiko memperkeruh situasi ekonomi itu sendiri.
Ayip memaparkan bahwa aksi massa dengan narasi ekstrem berpotensi memicu ketidakpastian iklim usaha. Dampak lanjutannya adalah terhambatnya arus modal asing (capital inflow) yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat struktur fiskal nasional.
Sektor pasar keuangan global sangat sensitif terhadap jaminan keamanan dan stabilitas politik suatu negara. Apabila narasi “Reformasi Jilid 2” terus digaungkan, para investor asing dikhawatirkan akan mengambil sikap menunggu (wait and see) atau bahkan menarik portofolio investasi mereka keluar dari pasar domestik (capital outflow).
“Aspirasi mahasiswa sangat relevan jika tujuannya adalah memberikan fungsi kontrol dan mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi. Namun, menjadi tidak relevan apabila gejolak nilai tukar rupiah dijadikan batu loncatan untuk mengonstruksikan gerakan pemakzulan atau pelengseran kekuasaan,” urai Ayip.
Lebih lanjut, Ayip melihat potret lanskap sosiopolitik hari ini sangat berbeda jauh dengan kondisi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam. Meskipun perekonomian domestik tengah menghadapi tantangan eksternal, dukungan publik terhadap jalannya pemerintahan saat ini masih berada dalam kategori kokoh.
Di samping itu, tidak ada indikasi terjadinya krisis legitimasi politik di tingkat elite maupun akar rumput.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memegang legitimasi elektoral yang sangat kuat, yakni berada di kisaran 72 persen. Sokongan ini diperkuat oleh koalisi partai politik parlemen berskala besar yang hampir seluruhnya mendukung jalannya roda pemerintahan. Karena itu, wacana pemakzulan atau pelengseran kekuasaan dinilai sangat sulit terjadi dan tidak realistis,” pungkasnya.[]
