SEANTERONEWS.com – Integritas institusi keuangan negara kembali diuji lewat fakta mengejutkan di persidangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, diduga menerima aliran dana suap rutin sebesar Rp2,9 miliar setiap bulan. Bukti ini dibeberkan jaksa KPK dalam sidang kasus penyelundupan kargo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Jaksa menyajikan bukti foto amplop berkode khusus dan catatan keuangan dari perusahaan kargo Blueray. Berdasarkan data tersebut, total setoran kepada sejumlah oknum pejabat Bea Cukai sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 mencapai Rp61 miliar. Khusus untuk Dirjen Djaka, jatah bulanan disebutkan mencapai 213.600 dolar Singapura.
Merespons temuan ini, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait status jabatan Djaka. Mengingat Djaka adalah penunjukan langsung presiden, mekanisme pencopotan berada di tangan kepala negara. Djaka sendiri merupakan purnawirawan bintang tiga TNI yang pernah terseret kasus hukum di masa lalu terkait Tim Mawar pada 1998.
Dana Makan Bergizi Gratis Rp12 Triliun Mengendap
Di sisi lain, transparansi anggaran negara juga mendapat sorotan dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Lembaga ini menemukan dana sebesar Rp12 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengendap di rekening virtual pengelola.
Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraeni, menilai percepatan program MBG tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, sehingga menciptakan celah korupsi. Selain itu, ditemukan bahwa keterlibatan pemasok lokal masih sangat minim, yakni hanya sebesar 1,54 persen, yang berarti mayoritas logistik masih didatangkan dari luar daerah.
Rapuhnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi tata kelola ini terjadi di tengah peringatan para ekonom mengenai struktur ekonomi domestik yang kian rapuh. Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengungkapkan tren mengkhawatirkan pada pasar tenaga kerja periode 2021-2025.
Pertumbuhan pekerja sektor informal (3,2%) melonjak empat kali lipat melampaui sektor formal (0.8%). Hal ini mengindikasikan sektor formal gagal menyerap angkatan kerja baru secara memadai. CORE juga memprediksi potensi PHK tambahan hingga 20.300 pekerja dalam waktu dekat, terutama di sektor manufaktur.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, juga mengingatkan pemerintah agar berhenti menjadikan faktor global sebagai satu-satunya kambing hitam pelemahan Rupiah. Ia menekankan bahwa persoalan domestik, seperti tax ratio yang rendah (13,3%) dan beban bunga utang yang mencapai Rp599,4 triliun, menjadi alarm utama yang diperhatikan investor global.
Pantauan Politik dan Tren Nasional
Dari panggung politik, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan melakukan pertemuan tertutup selama 3,5 jam dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta. Meski belum ada pernyataan resmi, pertemuan dua tokoh besar ini memicu spekulasi mengenai stabilitas politik nasional.
Sementara itu, di ranah media sosial, isu “Mati Lampu” menjadi trending topic setelah lima provinsi di Sumatera mengalami pemadaman massal sejak Jumat lalu. Gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai menjadi penyebab utama yang melumpuhkan aktivitas warga di Aceh hingga Jambi.
Di tengah guncangan tersebut, Presiden Prabowo tetap optimis dengan mengklaim pencapaian swasembada beras dan jagung. Namun, klaim ini kini berhadapan dengan realita di lapangan: apakah stok pangan yang mencukupi mampu dibarengi dengan daya beli masyarakat yang sedang tertekan serta pengawasan anggaran yang bersih dari kebocoran?
