SEANTERONEWS.com – Dalam catatan sejarah birokrasi Indonesia, nama Mar’ie Muhammad muncul sebagai anomali yang langka. Di tengah sistem yang kerap dianggap kompromistis, pria kelahiran Surabaya, 3 April 1939 ini justru membangun reputasi sebagai pejabat yang bersih, teknokratis, dan tak tergoyahkan oleh tekanan politik.
Memulai karier di Kementerian Keuangan pada 1969, Mar’ie tidak mengandalkan jalur pintas atau koneksi kekuasaan. Baginya, jabatan adalah ruang pengabdian di mana integritas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Salah satu fragmen sejarah yang paling diingat publik adalah keberaniannya saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 1988. Di tengah era Orde Baru, di mana lingkaran istana dianggap “kebal hukum,” Mar’ie melakukan hal yang tidak terbayangkan.
Pada 1989, Mar’ie terjun langsung ke Jalan Cendana kediaman pribadi Presiden Soeharto untuk melakukan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sembari membawa pita ukur, ia menghitung luas properti sang penguasa di depan mata para pengawal presiden.
“Siapa pun, termasuk presiden atau pengusaha, wajib membayar pajak tanpa pengecualian,” tegasnya kala itu. Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pernyataan simbolis bahwa hukum harus tegak di atas segala tingkatan jabatan.
Transformasi “Lahan Basah” dan Julukan Mr. Clean
Sebelum era kepemimpinannya, Direktorat Jenderal Pajak sering distigmakan sebagai “lahan basah” yang penuh praktik kolusi. Namun, Mar’ie melakukan pembersihan besar-besaran. Ia memangkas birokrasi yang korup dan secara transparan mengungkap potensi kebocoran pajak yang merugikan negara triliunan rupiah.
Hasilnya luar biasa. Dalam lima tahun kepemimpinannya (1988-1993), penerimaan pajak melonjak tajam dari target Rp9 triliun menjadi Rp19 triliun. Keberhasilan ini membuat publik menyematkan julukan “Mr. Clean” kepada Mar’ie sebuah gelar yang ia jaga hingga akhir hayatnya.
Integritas Mar’ie diuji lebih keras saat ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan VI pada 1993. Sebagai bendahara negara, ia tetap hidup bersahaja. Ia menolak penggunaan dana taktis dan memangkas anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak efektif.
Keberaniannya mencapai puncaknya saat ia berselisih paham dengan Presiden Soeharto terkait pengadaan kapal perang eks-Jerman Timur. Meski berada di bawah tekanan besar, Mar’ie hanya menyetujui anggaran sebesar USD319 juta dari total permintaan awal USD1,1 miliar. Ia teguh pada prinsip bahwa kesehatan keuangan negara jauh lebih penting daripada ambisi militer yang membebani kas rakyat.
Integritas yang Dibawa ke Meja Makan
Ketegasan Mar’ie tidak hanya berlaku di kantor, tetapi juga di lingkup keluarga. Ia dengan ketat melarang anak-anaknya menyentuh fasilitas negara, termasuk mobil dinas, untuk kepentingan pribadi. Pendidikan moral inilah yang menjadikan sosoknya dihormati lintas generasi.
Kisah Mar’ie Muhammad kini menjadi pengingat bagi para pejabat masa kini bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada fasilitas atau kekayaan yang dikumpulkan, melainkan pada martabat dan kejujuran yang ditinggalkan sebagai warisan bangsa. Indonesia merindukan sosok-sosok seperti Mar’ie Muhammad, sang “benteng integritas” yang berani berkata tidak pada ketidakadilan.
