SEANTERONEWS.com – Pemerintah Amerika Serikat resmi memulai proses pencairan pengembalian dana (refund) atas tarif impor yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung AS ketok palu dan menyatakan bahwa kebijakan pengetatan perdagangan tersebut terbukti melanggar hukum.
Proses pengembalian dana ini diprediksi akan mencatatkan sejarah sebagai salah satu restitusional terbesar dalam industri tata kelola keuangan modern di Negeri Paman Sam. Departemen Keuangan AS kini tengah bergerak cepat menyalurkan dana kepada ribuan korporasi importir yang selama ini terbebani oleh kebijakan tersebut.
Gelombang pertama pengembalian dana dilaporkan sudah mulai masuk ke rekening sejumlah pelaku usaha. Salah satunya adalah VOS Selections, sebuah perusahaan importir anggur terkemuka. Sang CEO, Victor Schwartz, mengonfirmasi bahwa perusahaannya telah menerima dana refund sebesar 110 ribu Dolar AS (setara dengan Rp1,9 miliar).
Secara akumulatif, total anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah AS untuk menutupi pengembalian tarif beserta bunganya diperkirakan menembus angka fantastis, yakni 166 miliar Dolar AS. Dari total kewajiban tersebut, otoritas keuangan setempat kini memprioritaskan pembayaran tahap awal senilai 35,46 miliar Dolar AS.
Sengketa hukum berskala masif ini berakar dari keputusan politik Donald Trump pada periode kedua kepemimpinannya. Kala itu, ia memanfaatkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) untuk memukul rata tarif impor komoditas dari berbagai negara mitra dagang.
Padahal, IEEPA sejatinya merupakan instrumen hukum yang hanya boleh diaktifkan dalam kondisi krisis atau darurat nasional. Langkah unilateral Gedung Putih tersebut langsung memicu gugatan kolektif dari para pelaku industri yang menilai presiden telah melakukan lompatan kewenangan (abuse of power) karena mengabaikan fungsi persetujuan Kongres.
Pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan mutlak dengan keunggulan suara 6 banding 3. Hakim agung sepakat bahwa penerapan tarif global berbasis IEEPA tidak memiliki landasan yuridis yang valid. Putusan tersebut secara otomatis membatalkan aturan tarif dan memerintahkan Bea Cukai serta Perlindungan Perbatasan AS (CBP) untuk segera merancang skema pengembalian dana.
Konsumen Dinilai Tetap Dirugikan
Meskipun menjadi angin segar bagi neraca keuangan korporasi, para pengamat menilai skema refund ini tidak serta-merta memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan beban kenaikan harga barang akibat tarif impor tersebut sebelumnya sudah terlanjur dibebankan dan dibayar oleh konsumen akhir.
“Uang tersebut pada awalnya mengalir dari kantong konsumen langsung ke pembukuan internal importir untuk membayar tarif. Sekarang, sistem refund justru mengembalikan uang itu ke korporasi yang sama, bukan ke tingkat rumah tangga yang menanggung inflasi,” papar pakar keuangan Michael Ryan kepada Newsweek, Kamis (14/5/2026).
Namun, pandangan sedikit optimis disampaikan oleh pengamat ekonomi dari University of Tennessee, Alex Beene. Menurutnya, jika proses pencairan dana oleh birokrasi berjalan akseleratif, korporasi memiliki ruang finansial yang cukup untuk melonggarkan harga jual di pasar dan meredam gejolak harga mikro.
Untuk mendapatkan hak pengembalian dana tersebut, para pengusaha yang terdampak diwajibkan melakukan registrasi dan mengajukan dokumen klaim secara digital melalui portal resmi CBP. Setiap pemohon harus melampirkan berkas manifes impor serta bukti otentik pembayaran pajak tarif yang pernah disetorkan.
Kendati proses pengembalian dana triliunan rupiah ini sedang berjalan, publik domestik AS diprediksi masih harus berhadapan dengan situasi ekonomi yang menantang. Efek domino dari perang dagang jangka panjang serta tingginya tensi geopolitik internasional diperkirakan tetap memicu tekanan harga barang dalam beberapa kuartal ke depan.[]
