SEANTERONEWS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah strategis percepatan validasi dan perluasan akses data nasional.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan nutrisi berjalan tepat sasaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah penguatan ini mencakup kolaborasi dengan empat kementerian/lembaga (K/L), integrasi lintas data, serta pembukaan akses cek data secara nasional guna mendukung transparansi program.
Dalam menjalankan validasi ini, BGN menggandeng empat instansi kunci yang dinilai memiliki data lapangan paling valid dan mutakhir: Kemenkes, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kemenag dan Kemendikdasmen.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan intervensi gizi menyasar anak-anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kita memiliki data yang jauh lebih fixed dari data yang selama ini kita gunakan,” tegas Sony pada Selasa (28/4/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemenkes dan instansi terkait, BGN telah memetakan wilayah-wilayah yang menjadi fokus utama penyaluran MBG. Data tersebut meliputi:
81 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan.
273 kabupaten/kota dengan konsentrasi penduduk miskin.
304 kabupaten/kota dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi.
Secara akumulatif, terdapat 405 wilayah prioritas yang akan dipetakan secara detail. Di wilayah-wilayah ini, distribusi MBG akan diprioritaskan bagi kelompok rawan pangan, warga kurang mampu, serta daerah dengan masalah gizi kronis.
Guna menjaga akurasi penyaluran agar tidak meleset, BGN bersama tiga instansi terkait memperkuat kapasitas wali data di seluruh daerah. Sistem validasi saat ini telah mengintegrasikan berbagai sumber data utama, antara lain:
Data Dukcapil untuk verifikasi NIK.
Dapodik untuk memantau status siswa.
DTKS dan Data Kesehatan Lapangan untuk menilai kelayakan keluarga penerima.
Integrasi ini memungkinkan proses verifikasi berjalan secara real-time, sehingga setiap perubahan data di lapangan dapat segera diantisipasi untuk mendukung keberhasilan program penguatan gizi nasional.[]
