MATARAM – Institusi Kepolisian Republik Indonesia kembali diguncang isu miring. Kapolres Bima Kota secara resmi dinonaktifkan dari jabatannya menyusul adanya dugaan keterlibatan dalam aliran dana sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari kasus penyalahgunaan narkotika.
Keputusan penonaktifan ini diambil sebagai langkah tegas untuk mempermudah proses penyelidikan internal yang sedang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dugaan Aliran Dana Fantastis
Kasus ini mencuat setelah muncul laporan mengenai adanya uang “pelicin” yang diduga mengalir ke petinggi polres tersebut. Nilai Rp1 miliar yang disebutkan diduga berkaitan dengan penanganan perkara narkoba yang tengah ditangani oleh jajaran Polres Bima Kota.
Kabid Humas Polda NTB mengonfirmasi bahwa pemeriksaan intensif sedang dilakukan terhadap oknum terkait. “Penonaktifan ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses pemeriksaan,” tegasnya kepada awak media pada Jumat (13/2/2026).
Komitmen “Zero Tolerance” Terhadap Narkoba
Langkah pencopotan jabatan ini merupakan bentuk komitmen Polda NTB dalam memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu, termasuk jika terdapat oknum anggota yang terlibat.
Sejumlah saksi dari internal kepolisian maupun pihak luar mulai dimintai keterangan. Tim investigasi dikabarkan tengah menelusuri aliran transaksi keuangan yang mencurigakan.
Jika terbukti bersalah, oknum tersebut terancam sanksi kode etik, pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), hingga pidana penjara.
Dampak pada Operasional Polres Bima Kota
Untuk memastikan pelayanan publik dan keamanan di wilayah hukum Bima Kota tetap berjalan normal, Polda NTB telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolres.
“Kami pastikan operasional Polres Bima Kota tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat diminta tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang,” tambah pihak Polda NTB.
Sorotan Publik Terhadap Integritas Polri
Kasus ini kembali menaruh perhatian publik pada pentingnya integritas aparat penegak hukum. Pengamat kepolisian menilai tindakan cepat Polda NTB dalam menonaktifkan pejabat yang bermasalah adalah langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang mulai kembali tumbuh.
Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan masih berlangsung di Mapolda NTB, dan publik menantikan hasil akhir dari skandal yang mencoreng citra korps bhayangkara tersebut.[]
