Banda Aceh – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengambil sikap tegas terkait perkembangan politik di Myanmar. Dalam pernyataan terbaru pada Jumat (30/01/2026), Menteri Luar Negeri Filipina mengungkapkan bahwa untuk saat ini, ASEAN tidak mengakui rencana pemilihan umum yang diusulkan oleh pemerintah militer Myanmar.
Langkah ini mencerminkan komitmen blok regional tersebut dalam menuntut kembalinya demokrasi dan penghentian kekerasan sesuai dengan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati sebelumnya.
Alasan Penolakan: Kurangnya Inklusivitas
Menteri Luar Negeri Filipina, mewakili suara signifikan di dalam ASEAN, menekankan bahwa pemilu tidak dapat dianggap sah jika dilakukan di bawah tekanan militer dan tanpa partisipasi semua pihak yang bertikai.
Banyak tokoh politik sipil, termasuk anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), masih berada dalam tahanan atau pengasingan.
Konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah Myanmar dinilai tidak memungkinkan terselenggaranya pemungutan suara yang jujur dan adil.
ASEAN tetap berpegang pada perlunya dialog nasional yang inklusif sebelum langkah elektoral diambil.
Tekanan Diplomatik Terhadap Junta
Sikap ASEAN ini mempersempit ruang gerak diplomatik junta militer Myanmar yang berharap pemilu tersebut dapat menjadi tiket untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Myanmar tetap dilarang mengirimkan perwakilan politik dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN hingga ada kemajuan nyata dalam perdamaian.
Pernyataan Filipina ini menunjukkan bahwa negara-negara kunci di Asia Tenggara tetap satu suara dalam menekan militer agar mematuhi peta jalan damai.
Keputusan ASEAN ini diprediksi akan memperkuat posisi PBB dan negara-negara Barat dalam mempertahankan sanksi terhadap rezim militer.
Tantangan Masa Depan Myanmar
Meskipun ada penolakan dari luar, pemerintah militer Myanmar dilaporkan tetap bersikeras melanjutkan persiapan pemilu. Para pengamat politik memperingatkan bahwa pemilu yang dipaksakan justru berisiko memicu gelombang kekerasan baru dan memperdalam krisis kemanusiaan di negara tersebut.
“Posisi kami jelas: tidak ada pengakuan tanpa inklusivitas. Pemilu bukanlah solusi jika ia justru memicu perpecahan yang lebih besar,” tegas Menlu Filipina sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera.[]
