BANDA ACEH – Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Komisi Informasi Publik (KIP) terkait sengketa keterbukaan informasi. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa salinan ijazah Presiden Joko Widodo masih dalam kondisi disegel dan disimpan di Polda Metro Jaya.
Informasi ini mencuat saat agenda pemeriksaan bukti dan keterangan pihak terkait dalam sidang yang membahas permohonan akses dokumen publik.
Disebutkan bahwa dokumen ijazah tersebut tidak berada di lembaga pendidikan maupun instansi administratif, melainkan berada di bawah penguasaan aparat kepolisian.
Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang pernah berjalan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan polemik keaslian ijazah.
Fakta ini langsung memicu tanda tanya publik, mengingat dokumen pendidikan seorang pejabat negara kerap dipandang sebagai informasi yang seharusnya dapat diakses secara terbatas namun jelas statusnya.
Pihak pemohon dalam sidang mempertanyakan alasan dokumen tersebut masih disegel, padahal sebagian proses hukum yang berkaitan disebut telah dihentikan.
Sidang KIP juga menyoroti aspek keterbukaan informasi publik serta batasan antara kepentingan hukum dan hak masyarakat untuk mengetahui.
Sejumlah pengamat hukum menilai penyimpanan dokumen oleh aparat penegak hukum harus disertai kejelasan dasar hukum dan batas waktu yang transparan.
Isu ini kembali menghidupkan polemik lama mengenai ijazah Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan publik dan politik nasional.
Majelis sidang KIP dijadwalkan akan mendalami lebih lanjut status hukum dokumen tersebut sebelum mengambil keputusan terkait permohonan keterbukaan informasi.
Publik kini menanti hasil akhir sidang KIP yang dinilai akan menjadi preseden penting dalam praktik keterbukaan dokumen pejabat negara di Indonesia.[]
