SEANTERONEWS.com – Eskalasi ketegangan kembali menyelimuti Semenanjung Arab. Secara mengejutkan, Arab Saudi mengeluarkan tuntutan tegas yang mendesak kelompok separatis Yaman, Dewan Transisi Selatan (STC), untuk segera meninggalkan wilayah kegubernuran yang mereka kuasai secara paksa.
Langkah berani ini dipandang sebagai upaya mendesak dari Riyadh untuk menyelamatkan kesepakatan damai yang rapuh dan mengembalikan kendali kepada pemerintahan sah Yaman di bawah perlindungan Saudi.
Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa tindakan pencaplokan wilayah oleh kelompok separatis tidak dapat ditoleransi. Riyadh menuntut agar STC segera menyerahkan kembali gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas strategis yang disita di wilayah selatan Yaman.
“Stabilitas di Yaman adalah harga mati. Segala tindakan yang merusak persatuan dan kesepakatan yang telah dicapai harus dihentikan segera,” ujar sumber diplomatik yang dikutip oleh media.
Konflik internal ini menjadi rumit karena Arab Saudi dan STC (yang sebelumnya didukung UEA) secara teknis berada di pihak yang sama melawan pemberontak Houthi. Namun, ambisi STC untuk memerdekakan Yaman Selatan telah menciptakan “perang di dalam perang” yang melemahkan koalisi anti-Houthi.
STC mengklaim kontrol atas wilayah kunci, memicu bentrokan dengan pasukan loyalis pemerintah.
Perebutan wilayah ini berisiko menghancurkan pembicaraan damai jangka panjang yang sedang diupayakan dengan Houthi.
Sebagai mediator utama, Saudi tidak ingin pengaruhnya di Yaman terkikis oleh konflik internal sekutu.
Jika tuntutan Arab Saudi diabaikan, para pengamat khawatir akan terjadi kontak senjata besar-besaran antara pasukan yang didukung Saudi dan pasukan separatis. Hal ini tidak hanya memperpanjang krisis kemanusiaan di Yaman, tetapi juga membuka celah bagi Houthi untuk melakukan serangan balik di tengah kekacauan koalisi.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan STC belum memberikan tanggapan resmi terhadap ultimatum keras dari Riyadh. Akankah mereka memilih jalur diplomasi dan mundur, atau justru memperkuat posisi mereka di wilayah pendudukan? Keputusan ini akan menentukan peta politik Timur Tengah di awal tahun 2026.[]
